REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Pemerintah baru Palestina telah ditetapkan dan akan mengakhiri adanya faksi-faksi di Tepi Barat dan Gaza. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan dengan pemerintahan baru ini, Palestina akan membuka lembaran baru dalam sejarahnya.
BBC melaporkan, AS pun memutuskan akan mendukung pemerintahan baru Palestina. "Washington percaya Presiden Abbas telah membentuk sebuah pemerintahan tehnokrat sementara yang tidak terdiri dari anggota yang berhubungan dengan Hamas," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki.
"Berdasarkan apa yang kita ketahui, kami akan bekerja sama dengan pemerintahan ini," tambahnya. Langkah ini pun membuat Israel kecewa setelah menyerukan dunia internasional untuk tidak mengakui Palestina.
Israel tetep bersikukuh tidak bekerja sama dengan pemerintahan Palestina yang didukung oleh Hamas. Pasalnya, Israel menilai Hamas akan menghancurkan bangsa Israel.
"Kami sangat kecewa dengan keputusan kementerian luar negeri AS yang bekerja sama dengan pemerintahan Israel," kata pejabat Israel.
Menyusul ditetapkannya pemerintahan baru Palestina, kabinet keamanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahi mengatakan akan meminta pertanggung jawaban dari Abbas dan pemerintahan baru Palestina atas serangan roket yang ditembakan dari Gaza.
Israel pun sebelumnya telah menghentikan upaya pembicaraan perdamaian dengan Palestina yang diinisiasi oleh AS. Langkah ini diambil setelah Palestina mengumumkan telah melakukan rekonsiliasi dengan Hamas.
Pemerintahan baru Palestina terdiri dari 17 menteri yang terbebas dari politik manapun. Mereka akan merencanakan penyelenggaraan pemilu yang akan digelar dalam waktu enam bulan dan dipimpin oleh Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika