REPUBLIKA.CO.ID, YERUSSALEM– Perdana Menteri Israel menyatakan rasa keberatannya atas dukungan pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintahan baru Palestina. Keputusan AS ini pun membuat Israel semakin geram.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan sangat terganggu dengan keputusan Amerika Serikat untuk menjaga hubungannya dengan Palestina. Tak hanya itu, Israel bahkan mendesak Washington untuk mengatakan kepada Presiden Palestina bahwa kerjasamanya dengan Hamas tidak dapat diterima.

Pernyataan Netanyahu ini dilontarkan pada Selasa lalu dan mewakili rasa kekecewaan pemerintah Israel. Dilansir dari Aljazeera, Israel pun merasa frustasi karena pemerintahan baru Palestina telah diterima dan mendapatkan dukungan dari dunia internasional.

Sebelumnya, Israel telah mendesak agar dunia internasional tidak terburu-buru memberikan dukungan kepada pemerintahan baru Palestina yang bersatu dengan Hamas. “Saya benar-benar terganggu dengan pengumuman dari Amerika Serikat yang menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintahan Palestina yang didukung oleh Hamas,” kata Netanyahu.

“Semua yang ingin mencari perdamaian harus menolak persatuan Presiden Abbas dan Hamas, dan menurut saya AS harus menjelaskan kepada Presiden Palestina bahwa kesepakatannya dengan Hamas yang merupakan kelompok teroris benar-benar tidak dapat diterima,” jelasnya.

Netanyahu mendesak dunia internasional untuk mengecam pemerintahan Palestina karena didukung oleh Hamas karena Hamas dinilai memiliki tujuan akan menghancurkan Israel. Sedangkan, menteri intelijen Israel menyatakan pernyataan yang menyebutkan bahwa pemerintahan baru Palestina terdiri dari para tehnokrat dari pada politisi hanyalah suatu alasan untuk mempermudah kesepakatan diplomatis Barat.

Sementara itu, PBB menyambut baik pemerintahan baru Palestina dan menyatakan siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya guna mempersatukan Tepi Barat dan Jalur Gaza. “PBB telah menekankan perlunya persatuan Palestina,” kata juru bicara Ban Ki-moon, Stephane Dujarric dalam pernyataannya, Selasa kemarin.

AS dan UE mengatakan akan tetap menjaga hubungan dengan pemerintahan Palestina dan melanjutkan memberikan dana bantuan dengan syarat Palestina menolak kekerasan serta mengakui Israel. Abbas sebelumnya juga mengatakan kabinet barunya berkomitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut.

“Kami menyambut baik deklarasi Presiden Abbas bahwa pemerintahan barunya berkomitmen untuk menjaga prinsip-prinsip two state solution berdasarkan perbatasan 1967 atas pengakuan keberadaan Israel,” kata UE dalam pernyataannya. “Kesepakatan Uni Eropa dengan pemerintahan baru Palestina ini berdasarkan kepatuhan komitmen dan kebijakan ini,” lanjutnya.d

Ikuti Whatsapp Channel Republika