REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Sejumlah negara menyuarakan penolakan terhadap kudeta militer di Thailand. Namun, Cina dan Vietnam justru menyatakan dukungannya bagi pemerintah militer itu.
"Duta besar Cina dan Vietnam bertemu Panglima Tertinggi Jenderal Thanasak Patimaprakorn, Rabu. Mereka meyakinkan kami masih memiliki hubungan yang baik dengan Thailand. Mereka berharap situasi akan kembali normal dengan cepat," ujar juru bicara Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban Yongyuth Mayalarp, Kamis (5/6).
Kemenlu Myanmar mengatakan mengakui penguasa militer baru Thailand. "Thailand adalah negara yang berdaulat dan pemerintah militer telah disahkan oleh raja mereka. Tentu saja kami mengakui mereka," kata direktur jenderal di Kemenlu Myanmar Aung Linn.
Amerika Serikat membatalkan program kerja sama militer dengan Thailand setelah kudeta 22 Mei lalu. Uni Eropa mendesak militer membebaskan para tahanan politik dan mengakhiri penyensoran.
Sabtu pekan lalu, Australia memberlakukan larangan perjalanan pada para pemimpin junta dan membatalkan kerja sama militer.
Kemarin, sekelompok massa pendukung militer berkumpul di luar Kedutaan Australia. Mereka memprotes kebijakan Australia yang dipandang sebagai ikut campur terhadap urusan dalam negeri Thailand.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
