REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Yordania Senin memanggil kuasa usaha Australia John Feakes setelah Canberra mengatakan pihaknya tak akan lagi mengacu pada aneksasi Jerusalem timur sebagai wilayah yang "diduduki", kata kementerian luar negeri di Amman.
"Kementerian memanggil kuasa usaha Australia dan memberitahunya bahwa kerajaan prihatin mengenai keputusan pemerintah Australia untuk berhenti merujuk Jerusalem timur sebagai wilayah yang 'diduduki'," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Sabah Rafei, dalam satu pernyataan.
"Keputusan pemerintah Australia melanggar hukum dan resolusi internasional yang menganggap Jerusalem timur sebagai bagian integral dari seluruh wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967."
Pekan lalu, Jaksa Agung Australia George Brandis memicu marah Palestina dengan mengatakan Canberra tidak akan menggunakan seperti "bahasa menghakimi" untuk menggambarkan suatu daerah yang merupakan subjek dari perundingan.
Israel, yang memiliki perjanjian perdamaian 1994 dengan Yordania, memuji pernyataan itu sebagai "menyegarkan", tetapi kepemimpinan Palestina mengecam mereka sebagai "memalukan dan mengejutkan ", dengan kementerian luar negeri membuat protes diplomatik resmi dan memanggil perwakilan diplomatik Australia.
Israel merebut Jerusalem timur selama Perang Enam Hari tahun 1967 dan kemudian mencaploknya, dalam langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.
Orang-orang Palestina mengklaim Jerusalem timur Arab sebagai ibu kota negara mereka yang dijanjikan.
Masyarakat internasional memandang semua pembangunan Israel di tanah yang diduduki pada tahun 1967, termasuk Tepi Barat, sebagai ilegal dan menjadi hambatan besar untuk perjanjian damai dirundingkan.
Berdasarkan perjanjian perdamaian dengan Israel, Yordaniaia adalah penjaga tempat-tempat suci Muslim di Yerusalem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika