REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Senin (9/6) mengatakan samudra dan lautan dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan Sasaran Pembangunan Milenium (MDG) dan agenda pembangunan pasca-2015.
Ketika memberi sambutan dalam pertempuan pihak negara ke Konvensi PBB mengenai Hukum Kelautan (UNLCOS), Ban mengatakan, "Rakyat di mana saja terus menuju samudra untuk memperoleh keamanan pangan dan sebagai sumber pekerjaan, kemakmuran serta kesejahteraan."
Pertempuran itu, yang diluncurkan di Markas PBB, New York, pada Senin dan berlangsung sampai Jumat, diselenggarakan sebelum ulang tahun ke-20 dilaksanakannya kesepakatan bersejarah yang telah dikenal sebagai "Konstitutsi bagi Samudra".
"Tapi penting untuk mengelola samudra dengan cara yang berkesinambungan sejalan degan Konvensi dan instrumen hukum lain," kata Ban.
Sementara itu, sekretaris jenderal tersebut juga mendorong negara anggota agar kembali berkomitmen pada UNCLOS, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa siang.
Di antara ketentuannya, UNCLOS menetapkan bahwa dasar laut dan samudra di luar batas jurisdiksi nasional adalah "warisan bersama umat manusia" yang penggunaannya dan perlindungannya adalah hak dan tanggung jawab semua pihak.
Konvensi tersebut, yang berlaku pada 16 November 1994, mengatur semua aspek ruang samudra --termasuk penghapusan batas perbatasan kelautan, eksploitasi sumber daya hidup dan tidak-hidup, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup kelautan, penelitian ilmiah kelautan dan penyelesaian sengketa internasional yang berkaitan.
Konvensi itu juga telah memberi sumbangan dalam menetapkan Pengadilan Internasional bagi Hukum Laut, Lembaga Dasar Laut Internasional dan Komisi mengenai Batas Beting Benua.
Kesepakatan Kelautan juga menyediakan dasar bagi pemanfaatan yang adil, perlindungan dan pelestarian atau sumber daya di lautan dan samudra.
Kehidupan 12 persen penduduk dunia tergantung atas sektor perikanan. Rata-rata, 17 persen asupan protein hewan global berasal dari ikan dan hewan air, dan permintaan akan protein ikan diperkirakan naik dua kali lipat dalam 20 tahun ke depan, kata Organisasi Pertanian dan Pangan PBB (FAO). Namun sebanyak 28 persen stok ikan global sudah ditangkap secara berlebihan.
"Kita harus menangani banyak tekanan yang dihadapi samudra sebagai akibat dari penangkapan ikan secara berlebihan, pengasaman air laut, kegiatan yang berpusat di darat dan, di atas semuanya, perubahan iklim," kata Ban. Ia mengumandangkan pesannya bagi Hari Samudra Dunia, yang diperingati pada 8 Juni dan pada tahun ini menggaris-bawahi kuatnya kolaborasi untuk menjaga kesehatan serta kebersihan samudra dan lautan.
Sekretaris jenderal tersebut pada September akan menjadi tuan rumah satu pertemuan puncak yang kian menyoroti pentingnya perubahan iklim dan pembangunan yang berkesinambungan, dan momentum umum ke arah kesepakatan universal dukungan PBB mengenai perubahan iklim sampai 2015, yang akan berlaku sampai 2020.
"Pada saat penting ini bagi tindakan mengenai MDG, agenda pembangunan masa depan dan resiko besar mengenai perubahan iklim, saya mendorong anda semua untuk kembali berkomitmen pada tugas penerapan Konvensi itu," katanya. Ia merujuk kepada serangkaian delapan sasaran anti-kemiskinan yang ditargetkan dicapai sampai tenggat 2015. "Dengan praktek dan kebijakan yang efektif, kita dapat melindungi serta memelihara samudra kita demi keuntungan semua manusia, selama beberapa generasi mendatang."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
