Kamis 12 Jun 2014 22:24 WIB

Protes Pemotongan Anggaran, Ribuan Pekerja di Melbourne 'Turun ke Jalan'

Red:
abc news
abc news

REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Lebih dari 10 ribu anggota serikat pekerja melakukan aksi turun ke jalan di Melbourne, memprotes pemotongan anggaran yang ditetapkan Pemerintah Federal.

Ribuan anggota serikat dagang berunjuk rasa di gedung Parlemen Victoria untuk memprotes kebijakan pemotongan anggaran Federal.
Para anggota serikat pekerja, yang membawa bendera dan spanduk, berkumpul di Balai Perdagangan untuk meluapkan kemarahan mereka atas apa yang mereka sebut sebagai ‘pemotongan biadab’.
Kemudian, mereka berjalan serentak ke arah gedung Parlemen negara bagian Victoria melalui kawasan bisnis Melbourne, tempat di mana ratusan polisi telah berjaga-jaga untuk mengawal demo. Pemotongan tunjangan pegawai serta perubahan dramatis pada anggaran pendidikan dan kesehatan diumumkan bulan lalu.

Menteri Keuangan Australia, Joe Hockey, membela langkah-langkah anggaran Federal dalam sebuah pidato pada 11 Juni, seraya mengatakan bahwa warga Australia boleh berpendapat sistem yang ada ‘telah berlaku tak adil’ karena sebagian besar pajak mereka dialokasikan untuk urusan kesejahteraan.

Anggota Parlemen dari Partai Hijau, Adam Brandt, berujar, para buruh berhak untuk marah. “Unjuk rasa seperti ini akan terus berlanjut sampai anggaran berubah, dan sampai Pemerintahan ini tak lagi menjabat,” jelas Adam, baru-baru ini.

Unjuk rasa tersebut dikoordinir oleh Dewan Balai Perdagangan, dengan keterlibatan Serikat Pekerja Konstruksi, Kehutanan, serta Tambang dan Energi (CFMEU); Organisasi Serikat Pekerja ‘United Voice’; dan berbagai serikat pekerja lainnya.

Seorang pemadam kebakaran bernama Steve Mundy, yang juga ambil bagian dalam aksi ini, mengatakan, Pemerintah Federal melakukan tindakan yang tidak tepat menurut kacamata orang Australia.

“Saya pikir, pemotongan yang menyasar kelas pekerja Australia sangat tidak adil dan harus dirubah dan karena itulah kami hari ini ada di sini,” ucapnya.

Sementara peserta aksi yang lain, Felice Jacka, menyebut bahwa Pemerintah Federal tak menjalankan mandat.

“Mereka berkata satu hal dan melakukan hal yang lain,” keluhnya.

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement