REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK– Kepala Junta Thailand yang telah menguasai negeri itu pada bulan lalu menyebutkan pemerintahan sementara Thailand akan dibentuk pada Agustus. Jenderal Prayuth Chan-ocha pada Jumat lalu mengumumkan pembentukan ini sebagai bagian dari tiga rencana rekonsiliasi, formasi pemerintah, dan pemilu yang akan dilakukan oleh Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban.
“Pemerintah akan dibentuk pada Agustus atau paling lambat pada akhir September,” kata Prayuth dalam sebuah pertemuan.
Meskipun begitu, ia tidak menjelaskan apakah pemerintahan sementara tersebut akan terdiri dari para personel militer atau dari warga sipil. "Jangan tanya siapa mereka dan dari mana asal mereka," tambahnya.
Kepala militer tersebut juga tidak mengesampingkan dirinya akan menjadi perdana menteri. Pihak militer telah mengambil alih kekuasaan negara itu pada 22 Mei lalu dalam kudeta berdarah menyusul adanya demonstrasi selama berbulan-bulan.
Prayuth berulang kali mengatakan bahwa pemerintahan sementara itu akan disusun dalam waktu tiga bulan. Pembentukan ini setidaknya akan memakan waktu hingga satu tahun sebelum pemilu dilakukan. Sejak mengambil alih kekuasaan, militer mulai membungkam adanya perbedaan pendapat.
Mereka pun telah menangkap setidaknya 300 politisi, aktivis, dan para jurnalis. Kebanyakan dari mereka ditahan karena memiliki keterkaitan dengan pengasingan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang dituduhkan oleh para lawan politiknya untuk mengatur pemerintahan Yingluck.
Pada Kamis, kepolisian juga telah menjerat aktivis terkenal Sombat Boonngamanong dengan tuduhan telah menghasut kerusuhan, melanggar undang-undang cyber, serta membantah perintah junta. Ia dinilai telah melakukan kampanye online dengan mengajak warga melakukan demonstrasi jalanan melawan kudeta.
Selama ini, Thailand terpecah antara pendukung Thaksin di utara dan timur laut dengan kelompok yang ada di Bangkok yang menilai Thaksin dan kebijakannya sebagai ancaman. Sementara itu, sebelumnya pengadilan juga menilai Yingluck telah bersalah dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan pada 7 Mei. Ia pun kemudian dituntut untuk mengundurkan diri dalam aksi demonstrasi selama berbulan-bulan.
Pemimpin militer Prayuth mengatakan bahwa keterlibatan militer dalam kisruh politik di Thailand ini dilakukan untuk memulihkan ketertiban dan berupaya untuk memperbaiki perekonomian serta kemakmuran petani. Militer pun telah melakukan pembayaran kepada ribuan petani yang masuk dalam skema pembelian beras dalam program kebijakan utama Yinglucuk.
Prayuth menyatakan saat ini militer tak ingin melanjutkan skema tersebut. “Hari ini, jika anda bertanya, tidak akan ada skema penjaminan beras. Tetapi apakah kita nantinya akan melanjutkan atau tidak, itu urusan lain,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika