REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di wilayah konflik yang selama ini sering terjadi di berbagai negara. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa.
Lebih lanjut Menteri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia tidak saja peduli dengan masalah kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang sering terjadi khususnya di wilayah konflik tetapi juga merasa prihatin.
Untuk itu Indonesia ingin menggalang aksi khususnya di kawasan dan menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan merupakan masalah yang tidak dapat di kesampingkan begitu saja. Selama ini ada anggapan kekerasan seksual merupakan dampak sampingan yang tidak bisa dihindari.
Menurut Menlu, Indonesia sangat menaruh perhatian besar terhadap masalah ini, karena setiap kali terjadi konflik yang menjadi korban langsung adalah kelompok rentan terutama anak-anak dan perempuan yang mendapat perlakukan dan tindakan kekerasan seksual.
"Diakuinya tindakan kejahatan seksual dampak sampingan yang tidak dapat dihindari dalam suatu konflik, ujar mantan Dubes RI di kerajaan Inggris Raya dan Republik Irlandia ini.
Dikatakannya sejak awal masalah kekerasan seksual pada anak dan perempuan digulirkan bulan September tahun lalu, Indonesia berketetapan bahwa hal ini sesuai dengan visi Indonesia yang memahami setiap kali terjadi konflik terjadi yang menjadi korban langsung adalah anak anak dan perempuan.
Indonesia menjadi salah satu inisiator bersama pemerintah Inggris dan 12 negara lain yang menaruh perhatian dalam masalah ini dan menjadi co-inisiator dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau global summit yang diadakan di London, Inggris.
"Sejak September lalu momentum semakin meningkat dan banyak negara yang menaruh perhatian dalam masalah kekerasan seksual pada anak dan perempuan untuk itu kita harus merubah komitmen yang ada menjadi suatu aksi yang jelas," ujar Menlu.
Untuk itu Indonesia melakukan pendekatan dengan empat jalur, yang pertama dan perlu ditingkatkan yaitu mencegah terjadinya konflik itu sendiri. Pencegahan perlu ditingkatkan yang ideal mencegah konflik itu sendiri untuk itu harus menumbuh kembangkan perdamaian. Selain prioritas pada diplomasi seperti perkembangan yang terjadi di Irak baru-baru ini.
Selain perlunya diciptakan penangkalan kriminalisasi yang menyatakan tindakan kekerasan seksual secara nasional dan penyebutan sebagai tindakan pidana dan pelanggaran HAM yang berat, dan yang terakhir adalah deteksi dini serta perlindungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika