REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pejabat Thailand pada Selasa mengatakan kepergian besar-besaran pekerja asal Kamboja akan menghantam perekonomian negaranya, karena ribuan pekerja rantau lain, yang takut menghadapi pembalasan dari pemerintahan militer, juga membanjiri perbatasan.
Menurut Badan Migrasi Internasional (IOM), sekitar 170 ribu pekerja asal Kamboja pulang ke negara asalnya sepanjang pekan lalu, meski kepergian besar-besaran tersebut mulai berkurang.
Banyak pekerja yang memutuskan pulang setelah mendengar rumor bahwa junta Thailand akan merazia imigran gelap.
Para jendral yang mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei untuk mengakhiri kemelut politik selama enam bulan berjanji tidak akan menindak pekerja legal di Thailand. Namun pemimpin junta Prayuth Chan-ocha pekan lalu bertekad akan memperketat undang-undang atas pekerja asing.
"Saya akui pasti ada pengaruh pada bisnis, namun saya tidak tahu sampai sejauh mana," kata Sihasak Phuanketkeow, sekretaris permanen Kementerian Luar Negeri, setelah meyakinkan duta besar Kamboja bahwa militer tidak berencana untuk melakukan penindakan.
Junta menuding eksodus itu akibat "rumor tak jelas" mengenai aksi segera terhadap pekerja ilegal. Pejabat senior Kementerian Tenaga Kerja Tanit Numnoi mengatakan pekerja bisa kembali setelah dokumen-dokumen mereka lengkap.
Namun para pekerja Kamboja yang melintasi jalanan berlubang menuju perbatasan dengan menggunakan bus dan truk tidak mempunyai dokumen apapun.
Kiew Thi (38) mengatakan ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencapai perbatasan.
"Saya pulang karena takut tentara akan datang dan menangkap kami," kata Kiew Thi.
Seperti halnya pekerja lain, ia bekerja di industri perikanan Thailand dengan gaji 8 ribu baht (250 dolar AS) per bulan, lebih besar dari penghasilannya di kampung halaman.
Perekonomian Thailand, kedua terbesar di Asia Tenggara, sangat bergantung pada pekerja migran terutama dari Myanmar, Laos dan Kamboja.
Para pekerja migran itu melintasi perbatasan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor-sektor padat karya yang tidak diminati oleh orang Thailand.
"Ini tentunya akan berpengaruh pada industri konstruksi, terutama di sepanjang wilayah timur Thailand, wilayah perekonomian penting. Ini juga akan mempengaruhi sektor pertanian karena beberapa perkebunan buah bergantung pada pekerja Kamboja," kata wakil ketua Federasi Industri Thailand Vallop Vitanakorn.
"Namun saya yakin setelah mereka mendapatkan dokumen kerja, sebagian besar akan kembali, mungkin dalam satu atau dua bulan."
Kementerian Tenaga Kerja mengatakan terdapat lebih dari dua juta pekerja asing yang terdaftar di Thailand. Lebih dari separoh berasal dari negara tetangga Myanmar.
Namun pekerja asal Myanmar tidak ikut dalam eksodus ke perbatasan dan kelompok hak asasi manusia mengatakan kepada Reuters mereka mencoba menghilangkan kekhawatiran akan deportasi.
Program verifikasi nasional mensyaratkan migran untuk memiliki paspor di rumah untuk mendaftar atau memperbaharui izin kerja di Thailand.
Para pejabat Thailand sebelumnya menutup mata terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pekerja.
Otoritas militer mengusulkan kebijakan termasuk pembuatan zona ekonomi bagi pekerja migran di kawasan perbatasan untuk memberikan lebih banyak peluang kerja bagi warga Thailand.
Sihasak, pejabat senior kementerian luar negeri mengatakan, eksodus yang terjadi pekan lalu bisa memberikan efek positif.
"Ini akan menjadi sesuatu yang bagus bagi negara karena kita bisa mengatur kembali tenaga kerja dan membuatnya legal," katanya.
"Kita tidak ingin pekerja asing dieksploitasi oleh majikannya."
Menurut Brett Dickson, pemimpin tim IOM di kota perbatasan Kamboja Poi Pet, arus balik pekerja migran sudah berkurang dalam 24 jam terakhir.
"Ada banyak truk militer Kamboja menjemput warga dan mereka keluar dari sini dalam waktu beberapa jam," katanya.
"Tantangan selanjutnya adalah membantu mereka yang ingin kembali ke Thailand dalam beberapa bulan ke depan mendapatkan dokumen kerja yang sesuai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika