REPUBLIKA.CO.ID, TASMANIA -- Kawasan hutan konservasi warisan dunia (WHA) di Tasmania akhirnya terbebas dari rencana kegiatan insfrastruktur. Penetapan itu menyusul penolakan Badan PBB yang mengurusi masalah pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan, atau UNESCO atas permohonan Pemerintah Federal Australia untuk melepas lebih dari 70 ribu hektare areal hutan tersebut.
Areal hutan ini adalah bagian dari 170.000 hektar wilayah yang dimasukkan ke dalam daftar WHA tahun lalu, di bawah perjanjian hutan Tasmania yang diprakarsai oleh Pemerintahan Negara Bagian dan Federal Partai Buruh.
Keputusan UNESCO tersebut langsung disambut gembira oleh sejumlah kelompok pemerhati hutan, termasuk mantan pemimpin Partai Hijau, Bob Brown, yang mendeskripsikan keputusan badan PBB itu sebagai sebuah ‘penghinaan diplomatik global’ bagi pemerintahan Tony Abbott.
Pemerintahan Koalisi berpendapat, 74 ribu hektare wilayah hutan itu telah dirusak oleh aksi pembalakan dan karenanya harus dibebaskan untuk industri kayu.
Namun kubu oposisi membantah klaim tersebut dan mengatakan hanya 8,6% dari wilayah hutan yang terganggu, sementara lainnya masih murni berupa hutan hujan yang lebat.
Salah satu kelompok perusahaan kayu besar di Tasmania, Asosiasi Industri Hutan Tasmania, juga menulis kepada Komite Warisan Dunia agar mempertahankan batasan yang berlaku sekarang ini.
Di sisi lain, Perdana Menteri Tony Abbott sempat berbicara dalam pertemuan industri kayu dan mengatakan bahwa ia menginginkan lebih banyak hutan yang tersedia.
“Kita punya cukup banyak taman nasional, punya cukup banyak hutan yang masuk kawasan konservasi. Malahan, pada titik tertentu, kita punya terlalu banyak kawasan konservasi,” jelas PM Abbott.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
