REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Dewan Nasional Ketentraman dan Ketertiban (NCPO) Thailand percaya bahwa pemerintah asing tidak akan mendukung Organisasi Pembebasan Thailand untuk Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (FT-HD).
Wakil juru bicara NCPO, Kol. Winthai Suvaree mengatakan bahwa ia percaya negara-negara asing tidak akan mendukung Organisasi anti-kudeta Pembebasan Thailand untuk Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (FT-HD), yang mantan pemimpin Partai Pheu Thai Charupong Ruangsuwan di pengasingan akui telah didirikan di luar negeri.
Kol. Winthai menambahkan bahwa NCPO akan berkoordinasi dan berbicara langsung dengan semua pihak yang berkepentingan jika ada gerakan seperti di negara manapun.
Sementara itu, Sekretaris Tetap Luar Negeri, Sihasak Phuangketkeow, mengatakan para pejabat akan menyelidiki lebih lanjut karena tidak ada bukti yang jelas organisasi anti-kudeta yang berbasis di negara Skandinavia itu seperti yang dikabarkan sekarang.
Pejabat Wakil Sekjen Partai Pheu Thai, Chawalit Wichayasut, mengatakan kepada wartawan bahwa mantan partai berkuasa itu tidak terlibat dalam mendirikan kelompok anti-kudeta, dan memberikan jaminan bahwa partai tidak akan menggelar kampanye melawan Dewan Ketentraman dan Ketertiban sehingga bisa melaksanakan peta-jalan yang direncanakan serta memulihkan segera demokrasi di negara itu.
Sementara itu polisi dan tentara Kerajaan Thailand telah siap untuk menghadapi protes-protes terhadap NCPO yang dirancang berlangsung Selasa.
Wakil komisaris Kepolisian Kerajaan Thailand, Jenderal Pol. Somyot Poompanmoung, menjelaskan kepada pers tentang protes-protes yang direncanakan terhadap NCPO di Rajadamnoen Avenue, dan dekat Wat Phra Sri Mahathat di Kabupaten Bang Khen.
Demonstrasi-demonstrasi menandai berlalunya satu bulan sejak junta militer berkuasa, tetapi polisi dan tentara sudah siap untuk menghadapi situasi ini.
Jenderal Somyot memberikan jaminan bahwa baik polisi dan tentara akan siap sepanjang waktu, dan bahwa kedua lembaga percaya tidak akan ada kekerasan apapun dalam acara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika