REPUBLIKA.CO.ID, MANILA-- Pemerintah Filipina Sabtu menyatakan kesiapannya untuk membela konstitusionalitas satu kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat bahkan jika banyak petisi diajukan terhadap Mahkamah Agung.
Juru Bicara Kepresidenan Edwin Lacierda mengatakan di stasiun radio yang dikelola negara bahwa jika ada yang merasa ada masalah terhadap Perjanjian Peningkatan Kerja sama Pertahanan (EDCA) dengan Amerika Serikat, dia bisa mengajukan di depan pengadilan.
Namun dia mengatakan, "Posisi yang diambil oleh pemerintah ini kami percaya itu adalah konstitusional, dan kami siap untuk membela EDCA di hadapan Mahkamah Agung".
Setidaknya tiga petisi telah diajukan kepada pengadilan tinggi terhadap EDCA, dengan terbaru diajukan oleh kelompok-kelompok tenaga kerja lokal.
Kilusang Mayo Uno dan Konfederasi Persatuan Pengakuan dan Kemajuan mengatakan, pemerintahan Presiden Filipina Benigno Aquino III melanggar Konstitusi tahun 1987 ketika pihaknya menempa pakta militer dengan Washington April lalu.
EDCA ditandatangani sebelum Presiden AS Barack Obama tiba di Manila untuk kunjungan kenegaraan pada 28 April.
Ikuti Whatsapp Channel Republika