REPUBLIKA.CO.ID, AUSTRALIA -- Pembangunan industri perikanan di Kawasan Teritori Utara terancam mandeg lantaran kekurangan tenaga kerja. Demikian temuan dari sebuah laporan terbaru.
Pembangunan industri perikanan di Kawasan Teritori Utara telah menjadi salah satu program prioritas nasional Australia. Namun Dewan Pertanian Pangan dalam laporan terbarunya memprediksi industri perikanan di kawasan itu bakal terpuruk. Kecuali, pemerintah mencarikan jalan keluar atau solusi terhadap masalah kurangnya tenaga kerja di kawasan itu.
Laporan itu menyebutkan beberapa faktor yang memicu kondisi kekurangan tenaga kerja di Kawasan Teritori Utara antara lain angkatan kerja yang semakin tua tanpa ada rencana suksesi dan kurangnya pekerja yang konsisten bekerja selama satu tahun penuh.
Mengatasi kondisi ini, laporan Dewan Pertanian Pangan menerbitkan 28 poin rekomendasi, d iantaranya adalah penyediaan lebih banyak tenaga kerja dari luar negeri melalui kebijakan skema visa 457 yang lebih fleksibel yang memperhatikan tantangan kebutuhan perekrutan pekerja asing di kawasan pedalaman Australia.
Rekomendasi lainnya adalah industri perikanan lokal maupun nasional harus saling terhubung satu sama lain agar bisa menyediakan peluang kerja selama satu tahun penuh.
Peneliti yang menyusun laporan tersebut Chris Calogeras mengatakan industri perikanan juga perlu lebih mendorong upaya menarik perhatian angkatan kerja muda. “Saat ini rata-rata usia karyawan yang bekerja di industri perikanan di Kawasan Teritori Utara adalah diatas 50 tahun,” ujarnya, baru-baru ini.
"Tanpa ada cukup pergantian pekerja untuk menduduki posisi insinyur dan kelasi, kita akan kesulitan untuk memiliki karyawan dalam jumlah cukup untuk mengemudikan kapal pencari ikan dan mengelola pertanian tanaman air serta memanen mutiara yang kita butuhkan di masa depan,” katanya.
Sementara itu Menteri Perikanan, William Westra van Holthe mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan rekomendasi mengenai visa 457 dari laporan tersebut.
"Kami sudah membahas rekomendasi itu secara mendalam dengan mitra persemakmuran mengenai visa 457 dan tenaga kerja musimam dan pengaturan sejenisnya,” katan Van Holte.
"Menurut saya penting bagi kita untuk dapat memanfaatkan tenaga terampil dari luar negeri di sektor manapun yang kita butuhkan,’ katanya.
"Kami akan mempelajari dengan seksama laporan itu karena isinya mencakup hal mendasar dari isu yang menjadi pusat perhatian pemerintah di Kawasan Teritori Utara,” tegas Van Holthe.
Ikuti Whatsapp Channel Republika