REPUBLIKA.CO.ID, RANGOON -- Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop terbang ke Ibu Kota Myanmar, Naypyidaw, Kamis (3/7) untuk bertemu dengan Presiden Thein Sein. Pertemuan ini guna mendesak perlunya agenda demokrasi di negara itu.
Menlu Bishop dijadwalkan akan bertemu juga dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan Myanmar dan juga pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi.
Rombongan Menlu Bishop tiba di Rangoon, Rabu (2/7) untuk memulai kunjungan resmi pertamanya sebagai menlu ke Myanmar. Dia telah bertemu dengan pelaku bisnis Australia di sana dan berkata kepada mereka bahwa Myanmar telah meningkatkan potensi dan kesempatan untuk investasi asing.
Menlu Bishop juga duduk bersama komunitas Muslim Rohingya untuk membicarakan krisis yang terjadi di Negara Bagian Rakhine di Myanmar barat.
Ia berjanji akan mengangkat isu hak-hak asasi manusia dalam pertemuannya dengan President Thein Sein dan Suu Kyi hari ini. "Saya akan terus mendesak (Myanmar) ke arah demokrasi yang terbuka dan menghargai hak-hak asasi manusia dan juga memberdayakan komunitas lokal," katanya.
Namun, dia menambahkan bahwa embargo senjata Australia terhadap Myanmar tidak akan didiskusikan kali ini.
Dalam kunjungan kerjanya selama tiga hari, Menlu Bishop menjelaskan bahwa dia akan memperkuat dukungan Australia terhadap masalah pendidikan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan perempuan di Myanmar.
Kunjungan Bishop terjadi bersamaan dengan munculnya konflik baru antara kelompok Muslim dan Budha di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar.
Pihak kepolisian telah berusaha mencegah lebih dari 500 laki-laki dari kelompok agama Budha menyerang kelompok Muslim dengan bersenjatakan tongkat bambo dan batang besi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika