REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Perdana Menteri Irak, Nuri Al-Maliki, akan menarik menterinya dari kabinet politik Irak Kurdi dan menangguhkan partisipasinya dalam pemerintahan.
Pengumuman ini datang sehari setelah al-Maliki menuduh wilayah Kurdi sebagian besar di Irak utara menyembunyikan militan Sunni yang telah dikuasai banyak negara.Perdana menteri tidak memberikan bukti dan Kurdi membantah tuduhan tersebut.
Wakil Perdana Menteri, Roz Nouri Shawez, mengatakan kepada wartawan hari Kamis bahwa pernyataan seperti itu dimaksudkan untuk menyembunyikan kegagalan keamanan dengan menyalahkan orang lain. ''Kami mengumumkan boikot kami terhadap pertemuan Kabinet,'' katanya seperti dikutip abcnews.go.com.
Kurdi juga memegang pos menteri untuk urusan luar negeri, perdagangan, kesehatan dan imigrasi dan perpindahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
