REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Perwakilan DKI Jakarta, Andi Mappetahang Fatwa, menyatakan dirinya tidak setuju dengan pernyataan Ketua DPD RI, Irman Gusman, terkait peirngkat demokrasi di Thailand lebih baik daripada di Indonesia.
Sebelumnya, dalam konfereni pers di DPD, Irman Gusman mengutip survei majalah "The Economist" yang menyebutkan peringkat demokrasi Indonesia lebih rendah dari Thailand.
"Survei yang dirilis oleh 'Freedom House' itu mengambil sumber informasi dengan titik tolak level demokrasi di Indonesia menurun akibat pengesahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas," kata Fatwa saat dihubungi Republika, Kamis (17/7).
Menurut Fatwa, mereka mengira asas tunggal Pancasila diberlakukan kembali dengan pengesahan UU Ormas itu. Jadi, Indonesia dinilai melakukan intimidasi terhadap kelompok minoritas. Ukuran lainnya mungkin dari kekerasan kekerasan militer di Papua.
Namun, Indonesia tidak boleh merasa terusik dan terintimidasi dengan ukuran-ukuran demokrasi yang dipaksakan pihak asing itu. "Kita harus melihatnya dari sisi lain, tidak diukur dari hal itu saja," tegas Fatwa.
Selama 15 tahun terakhir, lanjut Fatwa, Indonesia mengalami loncatan jauh ke depan dan luar biasa dalam bidang demokrasi. Adapun persoalan masih dianggap demokrasi prosedural atau substansial, itu soal lain.
Dari ukuran soal Pilpres dan Pilleg saja, ujar Fatwa, pemilu Indonesia ini luar biasa di dunia. Pilkada dan Pilpres dilaksanakan secara langsung di 33 provinsi, dan 511 kabupaten atau kota.
"Di AS saja, yang terdiri dari 50 negara bagian, Pemilunya tidak dilakukan secara langsung seperti di Indonesia," ujar Fatwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika