REPUBLIKA.CO.ID, IRAK -- Kelompok Negara Islam mengatakan komunitas Kristen di Mosul, Irak, akan menghadapi kematian jika mereka tidak memeluk Islam atau membayar pajak.
Seperti dilansir Al Jazeera, Sabtu (19/7), kelompok Negara Islam telah mengancam orang-orang Kristen di kota Mosul, Irak, dengan kematian jika mereka tidak memeluk Islam atau membayar pajak.
Kelompok pemberontak Sunni mengeluarkan perintah dalam surat setelah shalat Jumat. Dokumen, yang diperoleh oleh Al Jazeera, menyatakan bahwa perintah itu dikeluarkan setelah para pemimpin Kristen gagal untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh kelompok tersebut.
Sebagai tanggapan, kelompok pemberontak Sunni mengatakan dalam surat bahwa orang Kristen sebaiknya masuk Islam, membayar pajak non-Muslim yang dikenal sebagai jiziya, atau menyerahkan milik mereka dan meninggalkan kota. Kegagalan untuk melakukannya akan menghasilkan hukuman mati sebagai jalan terakhir.
Mosul, kota terbesar kedua Irak, diserbu oleh kelompok Negara Islam dan sekutu kelompok pemberontak bulan lalu
Unit militer Irak yang ditempatkan di kota, kebanyakan dari mereka adalah Syiah, melarikan diri setelah kelompok menyeberang dari Suriah dan menyerang bagian utara Irak.
Sebelum serangan itu, komunitas Kristen di Mosul diperkirakan 3.000 orang. Mereka diyakini sudah banyak meninggalkan kota sebagai bagian dari eksodus hingga sepertiga dari populasi. Mereka yang melarikan diri melaporkan bahwa gereja-gereja dan toko-toko milik orang Kristen di kota hancur.
Pemimpin Negara Islam, Abu Bakr al-Baghdadi, mengadakan khotbah di mesjid agung Mosul dua minggu lalu, menyerukan kepada semua umat Islam untuk bersatu di belakang kelompoknya
Negara Islam, sebelumnya dikenal sebagai ISIL, telah mengeluarkan tuntutan yang sama di daerah itu mengontrol di Suriah, dan telah diposting gambar orang Kristen disalibkan untuk tidak mematuhi perintah di Raqqa.
Pemimpin Gereja di Irak tidak menanggapi ancaman itu secara resmi.
Kepala misi PBB bantuan di Irak, Nickolay Mladenov, mengecam pesan itu. "Setiap penganiayaan terhadap minoritas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kami mendesak semua pihak untuk melindungi warga sipil. Kami telah menghasilkan laporan daftar serangan terhadap warga sipil dan telah membawa ini di tingkat tertinggi dari pemerintah Irak."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
