REPUBLIKA.CO.ID, AMERIKA SERIKAT -- Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan mempertimbangkan resolusi terkait tragedi MH17 pada Senin (21/7). Resolusi ini meminta para pemberontak pendukung Rusia memberikan akses yang tak terbatas kepada para penyelidik ke lokasi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines di Ukraina.
Dilansir dari Channel News Asia, resolusi ini diusulkan oleh Australia dan didukung oleh negara-negara seperti Prancis yang juga meminta kepada semua pihak di wilayah tersebut untuk bekerjasama dalam penyelidikan internasional terkait insiden ini.
Mereka meminta semua kegiatan militer, termasuk kelompok bersenjata agar segera melakukan gencatan senjata di daerah sekitar jatuhnya pesawat. Sehingga penyelidikan internasional dapat berjalan dengan aman. Pemungutan suara ini akan dilakukan pada Senin pukul 3 sore.
Rusia, sebagai anggota permanen Dewan Keamanan, memiliki hak untuk menggunakan hak vetonya untuk membatalkan resolusi tersebut. Malaysia Airlines MH17 diyakini telah meledak di langit Ukraina pada Kamis setelah ditembak oleh misil. Akibatnya, 298 penumpang dan para awak pesawat pun tewas. Diantara para korban tersebut, 28 penumpang merupakan warga Australia.
Insiden ini pun memicu kecaman dari dunia internasional. Kelompok bersenjata di daerah tersebut juga diminta untuk menahan diri dari tindakannya serta memberikan keamanan dan akses yang tak terbatas ke lokasi jatuhnya pesawat demi dilakukannya penyelidikan.
Resolusi tersebut juga meminta negara-negara untuk menghormati aturan keamanan penerbangan sipil internasional agar kejadian ini tak terulang kembali. Sementara itu, para pemimpin dunia juga telah mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin agar menggunakan kekuataannya untuk membujuk para pemberontak menyerahkan para korban serta mengizinkan akses ke lokasi kecelakaan.
Beberapa negara Eropa pun telah mengancam Rusia dengan menjatuhkan sanksi tambahan terkait kecelakaan ini. Pada Jumat, para anggota panel, termasuk Rusia mendesak penyelidikan pesawat secara independen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika