REPUBLIKA.CO.ID, QUEENSLAND -- Hasil dari konferensi Australia Local Government Women’s Association (Asosiasi Wanita di Pemerintahan Australia) yang diadakan di Queensland menunjukkan bahwa hanya 21 persen dari wali kota di Australia adalah perempuan. Selanjutnya hanya 7 persen yang menjabat kepala departemen.
Seluruh delegasi pada konferensi tersebut setuju bahwa pemerintah lokal dapat lebih diuntungkan apabila jumlah keikutsertaan wanita di kantor pemerintah ditingkatkan. Namun realisasi untuk perkara ini masih dianggap jauh dari pelaksanaan.
Presiden dari Asosiasi ini, Jan Clifford, mengatakan bahwa anggapan mengenai perbedaan jenis kelamin ini harus diubah.“Ini akan membuka kesempatan dan akan mengubah pemikiran yang lama,” katanya, baru-baru ini.
“Contohnya, jika anda ingin menjadi insinyur jalan raya, anda haruslah seorang laki laki.”
Asosiasi ini memiliki target 50/50 untuk emansipasi wanita di kantor pemerintahan daerah, namun banyak yang berpikir bahwa target ini masih tidak realistits.
“Menurut saya ini lebih kepada menghancurkan dinding yang membedakan laki-laki dan perempuan ketimbang melihat pada angka 50/50 tersebut,” kata Clifford.
Clifford juga meremehkan kuota yang ada. “Saya pikir keadaan ini tidak kondusif untuk pemerintahan yang baik.”
Menurut Walikota Donna Stewar, seorang veteran di pemerintahan daerah yang sudah bekerja selama 32 tahun, wanita tidak perlu memberi perhatian terlalu banyak terhadap jenis kelamin mereka namun seharusnya beradaptasi dengan laki-laki.
Walikota Stewart berkata bahwa salah satu pembicara pada konferensi tersebut menjelaskan, terkadang ketika wanita datang ke sebuah wawancara, mereka sudah memiliki prasangka negatif dan hal inilah yang justru mempengaruhi mereka.
“Saya percaya bahwa hal itu benar adanya, ketika mengikuti sebuah rapat, kita cenderung merasa bahwa sesuatu yang berbeda akan terjadi karena kita berada di antara lelaki.”
Mantan Walikota Brisbane Jude Munro menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mencontoh banyak bisnis yang sudah meninggikan status wanita dalam konteks pekerjaan.
“Sudah banyak usaha untuk membawa wanita ke jabatan tinggi karena perbedaan yang dapat mereka bawa,” katanya.
“Ada kebutuhan mendorong wanita supaya bekerja pada kantor pemerintahan lokal.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika