REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menilai pernyataan yang disampaikan Kedubes Australia sudah cukup mewakili pemerintah Australia, yang mengatan presiden SBY dan mantan presiden Megawati tidak terlibat korupsi pencetakan uang seperti yang diberitakan Wikileaks.
Amir menafsirkan pernyataan Kedubes Australia itu sudah mewakili pemerintahnya. "Sudah resmi (mewakili) kok, pemerintah Australia sudah berbicara," katanya kepada Republika setelah acara halal bilhalal di Garaha Pengayoman Kemenkumham Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Senin (4/8).
Politisi Partai Demokrat itu menyarankan agar semua pihak percaya pernyataan Pemerintah Australia yang menyebut SBY dan Megawati tidak terlibat korupsi pencetakan uang rupiah pada 1999. "Jangan pula kita meragukan keterangan Australia," katanya.
Menurut Amir, sebelum pemberitaan yang menyebut SBY dan Megawati beredar, awalnya pemerintah Australia tadinya hanya mengeluarkan intruksi untuk tidak mempublikasikan.
Menurut Amir intruksi itulah yang kemudian menimbulkan tafsiran seakan-akan pemberintaan itu benar. "Padahal tidak benar itu sudah dibantah pemerintah Australia. Itu bagus," katanya.
Setelah Presiden SBY menggelar konferensi pers, Kedutaan Besar Australia di Jakarta menegaskan tidak adanya keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri dalam kasus Securency yang dikabarkan melibatkan sejumlah tokoh politik di Asia Pasifik, sepert diberitakan Wikileaks.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kedubes Australia mengakui ada perintah pencegahan penyebarluasan informasi yang bisa memberi kesan keterlibatan tokoh politik senior tertentu dalam korupsi di kawasan Asia Pasifik.
Pemerintah Australia memandang bahwa perintah pencegahan tetap merupakan cara yang terbaik untuk melindungi tokoh politik senior dari risiko sindiran yang tidak berdasar.
"Ini merupakan kasus rumit yang telah berlangsung lama yang menyangkut sejumlah besar nama individu. Penyebutan nama-nama tokoh tersebut dalam perintah itu tidak mengimplikasikan kesalahan pada pihak mereka," kata Pemerintah Australia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
