REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Kebijakan pembatasan berlebihan melalui blokade-blokade dari Israel di wilayah Palestina dengan alasan keamanan adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Demikian pernyataan Komite Pembangunan Internasional, Parlemen Inggris, pada Rabu.

"Kami keberatan dengan pernyataan bahwa kebijakan blokade-blokade yang menghalangi pertumbuhan ekonomi di OPT (wilayah Palestina yang terokupasi) adalah hal yang dibutuhkan untuk keamanan Israel," tulis laporan dari komite itu.

Laporan Komite Pembangunan Internasional secara khusus menyatakan prihatin atas situasi di Hebron, sebuah kota yang terletak di selatan Tepi Barat.

"Kami terkejut saat menyaksikan Hebron. Meskipun kami menghormati kebutuhan Israel soal keamanan, alasan itu tidak dapat digunakan untuk membenarkan sejumlah kebijakan yang membatasi pergerakan warga Palestina di Hebron karena berdampak buruk bagi kehidupan dan kesejahteraan ekonomi," tulis laporan itu.

Komite yang bertugas mengawasi kementerian-kementerian Inggris bidang internasional itu juga mendesak London dan Eropa untuk berperan menghapus kebijakan pembatasan yang menghambat perkembangan ekonomi warga Palestina.

Penerbitan laporan dari parlemen muncul satu hari setelah salah seorang menteri Inggris, Baron Sayida Warsi, mengundurkan diri karena kegagalan pemerintah Inggris untuk mengecam pembunuhan warga sipil di Gaza oleh Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika