REPUBLIKA.CO.ID, GAZA CITY -- Blolakde tujuh tahun Israel terhadap Jalur Gaza harus dihentikan untuk memberikan izin bagi pembangunan kembali dan solusi politik harus dicapai atas konflik itu, kata seorang pejabat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Sabtu (9/8).
"Daerah-daerah luas Gaza telah hancur. Kita tidak dapat membangunnya kembali dengan tangan kita terikat dipunggung kita," kata Chris Gunness, juru bicara badan PBB urusan pengungsi Palestina UNRWA, kepada AFP.
"Blokade itu harus dihentikan," katanya.
Pencabutan bloakde darat dan laut Israel, yang diberlakukan tahun 2006 setelah Hamas menangkap seorang tentara Israel, adalah satu tuntutan penting Hamas dan Pemerintah Palestina dalam perundingan gencatan senjata yang macet di Kairo. "Setidaknya 65.000 orang kini terlantar karena rumah-rumah mereka hancur dalam sebulan pertempuran antara Israel dan Hamas," kata Gunnes memperingatkan.
Badan PBB itu dan Pemerintah Palestina kini sedang menyusun satu rencana pembangunan kembali yang termasuk membangun kembali fasilitas-fasilitas air, tempat penyaluran kotoran dan pasokan-pasokan listrik. "Ini adalah satu prioritas mendesak. Tanpa itu warga tidak dapat pulang. Penyingkiran puing-puing juga satu aspek penting di mana kami berencana menggunakan para pekerja lokal untuk meningkatkan ekonomi lokal," kata Gunnes.
Israel melancarkan perang terhadap Hamas di Gaza bulan lalu dengan tujan untuk menghancurkan persenjataan roket-roketnya, yang menargetkan kota-kota Israel, dan jaringannya terowongannya yang masuk wilayah Israel.
Israel mengurangi pembatasan pada impor pangan dan bahan-bahan bangunan tahun 2010 setelah kecaman internasional terhadap serangan Israel pada satu armada kecil tujuan Gaza yang berusaha menembus bloakde itu, menewaskan 10 warga Turki.
Pengurangan pembatasan itu juga dilakukan setelah konflik Hamas-Israel di Gaza tahun 2012. Hamas menuntut zona penangkapan ikan diperluas dan memiliki satu pelabuhan laut dan satu bandar udara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika