REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Pasukan keamanan Irak tidak harus mendapatkan jalan di transisi politik. Demikian kata Perserikatan Bangsa Bangsa memperingatkan setelah presiden memilih calon alternatif Haidar Al Abadi sebagai perdana menteri.
"Pasukan keamanan Irak harus menahan diri dari tindakan yang dapat dilihat sebagai gangguan dalam hal yang berkaitan dengan transfer otoritas demokratis politik," kata Utusan PBB di Irak, Nickolay Mladenov, Senin (11/8).
Pasukan khusus, polisi dan tentara telah dikerahkan di sekitar lokasi-lokasi strategis di Baghdad pada Ahad malam sebelum petahanan Perdana Menteri Irak, Nuri Al Maliki, membuat sikap terakhirnya yang nekat di televisi negara. Dia bersumpah untuk menuntut presiden karena gagal menunjuknya sebagai perdana menteri.
Ketika Presiden Fuad Masum menerima nominasi kelompok Aliansi Nasional Syiah, Haidar al-Abadi, Senin petang, pendukung Maliki berkumpul di alun-alun Baghdad untuk memprotes keputusan Masum tersebut.
Masum, Senin, menugaskan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Haidar al-Abadi, untuk membentuk pemerintahan saat upacara singkat yang disiarkan di televisi pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
