REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat Selasa memperbarui peringatan terhadap "pemaksaan" dalam krisis politik Irak ketika Perdana Menteri Nuri al-Maliki berjuang untuk berpegang teguh pada kekuasaan.

"Kami akan menolak upaya apapun, secara hukum atau sebaliknya, untuk mencapai hasil melalui pemaksaan atau manipulasi proses konstitusional, atau yudikatif," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Marie Harf.

"Ada proses konstitusional, itu terjadi, dan itulah apa yang kita dukung," kata Harf kepada wartawan.

Presiden Barack Obama telah menjatuhkan dukungan kepada Perdana Menteri terpilih Haidar al-Abadi setelah AS mengecam bahwa Maliki berkontribusi pada gejolak Irak dengan mengesampingkan tindakan-tindakan memecah belah atas nama mayoritas Syiah.

Maliki mengecam penunjukan Abadi sebagai pelanggaran konstitusi dan menyalahkan Amerika Serikat.

Tetapi pilihan Maliki berkurang, dengan kekuatan Syiah Iran juga menarik dukungan untuknya dan kelompok garis keras Muslim Sunni Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengamuk di seluruh Irak.

Harf membantah laporan-laporan bahwa Amerika Serikat memilih Abadi sebagai "rumor dan teori konspirasi," dengan mengatakan: "Ini adalah rakyat Irak yang memutuskan."

Ikuti Whatsapp Channel Republika