REPUBLIKA.CO.ID, BENGHAZI -- Parlemen baru Libya sepakat bahwa presiden mendatang akan dipilih melalui pemungutan suara rakyat. Sementara para anggotanya berusaha mengatasi konfrontasi antara dua faksi bersenjata.
Para mitra Barat berharap parlemen baru itu akan membuka ruang bagi perundingan-perundingan antara milisi-milisi yang bersaing dan para pendukung politik mereka. Guna mengembalikan Libya ke suasana stabil setelah satu bulan bentrokan-bentrokan yang mengubah Tripoli dan Benghazi menjadi medan tempur.
Dewan Perwakilan Rakyat itu memberikan suara secara bulat untuk memilih presiden baru Libya oleh rakyat secara langsung sementara dewan berusaha mengembalikan negara itu menuju jalur demokrasi, tiga tahun setelah penggulingan Muammar Gaddafi.
Sejauh ini belum ada jadwal waktu yang ditetapkan untuk pemilihan presiden. Libya terperangkap dalam kekerasan paling buruk sejak perang saudara menggulingkan Gaddafi. Kelompok-kelompok bersenjata bentrok di Tripoli, ibu kota Libya, dengan menggunakan roket, artileri dan mortir.
"Kami telah membuat keputusan mengenai pemilihan presiden secara langsung tetapi kami belum menentukan tanggal untuk pemungutan suara sampai kami selesai membahas krisis yang terjadi saat ini dan melihat bagaimana situasi keamanan," kata Fatthallah Saiti kepada kantor berita Reuters, Selasa (12/8).
Pemerintahan yang rapuh itu terjerat dalam percekcokan politik yang melumpuhkan parlemen sebelumnya dan membuat kelompok-kelompok bekas pemberontak saling bersaing. Mereka memiliki persenjataan berat.
Faksi-faksi tersebut telah bentrok di masa lalu tetapi bulan lalu perseteruan mereka pecah menjadi perang di jalan-jalan. Sebagian besar diplomat Barat telah keluar dari Libya dan menutup kedutaan-kedutaan, takut perang terjadi lagi di negara penghasil minyak di Afrika Utara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
