REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) kembali mengirimkan penasehat militernya ke Irak. Menurut Menteri Pertahanan Militer AS, Chuck Hagel, sebanyak 130 penasehat militer telah dikirimkan ke wilayah otonomi Irak, Kurdi.
Dilansir dari laman BBC, pasukan militer dalam operasi khusus itu bertugas untuk menilai situasi kemanusian di Irak. Namun, mereka tidak akan terlibat dalam pertempuran di negara itu melawan kelompok radikal ISIS.
"Ini bukanlah pasukan tempur dalam operasi darat," jelas Hagel di California.
Para anggota militer itu pun telah tiba di Irbil pada Selasa kemarin. Mereka akan memberikan penilaian lebih lanjut sebagai bentuk bantuan dari AS.
Pengiriman itu merupakan pasukan tambahan dari 250 penasehat militer lainnya yang telah berada di Irak. Menurut seorang pejabat pertahanan AS, pemerintah akan tetap melanjutkan upayanya mendukung wilayah yang tengah terlibat pertempuran di Sinjar.
Mereka juga berupaya menghindari ancaman genosida yang dilakukan oleh ISIS. AS telah melepaskan serangan udaranya melawan kelompok radikal ISIS yang telah mengancam dan mengusir puluhan ribu warga Irak.
Berdasarkan data PBB, puluhan ribu warga sipil Irak, termasuk kelompok minoritas Yazidi telah terjebak di pegunungan Sinjar. Mereka pun membutuhkan bantuan kemanusian karena bertahan tanpa adanya pasokan makanan.
PBB mengatakan, terdapat sekitar 1,2 juta warga yang telah mengungsi akibat krisis ini. AS, Inggris, dan Prancis pun telah mengirimkan bantuan kemanusiaannya kepada warga Yazidi yang terjebak di pegunungan.
AS mengatakan, pesawatnya telah mengirimkan bantuan sekitar 100 ribu makanan dan lebih dari 27 ribu galon air ke wilayah tersebut. Selain itu, AS juga dilaporkan telah mempersenjatai pasukan Kurdi guna melawan ISIS.
Sedangkan, Komisi eksekutif Uni Eropa mengumumkan telah menyediakan dana bantuan baru sebesar 5 juta euro untuk para pengungsi di Irak. Sehingga, jumlah total dana bantuan yang diberikan pada 2014 mencapai 17 juta euro.
Sementara itu, dikutip dari Aljazeera, Uni Eropa tak menyepakati kerjasama pemberian bantuan senjata kepada pasukan Kurdi. Meski pun begitu, UE mengatakan setiap anggota dapat memberikan bantuan senjata dan bekerja sama dengan Baghdad.
Sebelumnya, Masoud Barzani, presiden Kurdi, meminta dunia internasional untuk memberikan bantuan senjata guna melawan ISIS. Para diplomat menyebutkan sejumlah negara Uni Eropa menolak mengirimkan persenjataan ke pasukan Kurdi karena tidak akan kesepakatan Uni Eropa untuk melakukannya.
Sejumlah negara yang mendukung pemberian bantuan senjata, yakni Prancis, Italia, Republik Ceko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika