REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Sebanyak 80 pabrik produksi susu di Israel terancam tutup dalam jangka waktu sebulan ke depan. Hal tersebut dipicu oleh resolusi Uni Eropa yang melakukan boikot atas produk tersebut. Boikot berupa pelarangan melarang impor susu beserta bahan bakunya yang dinilai illegal karena berasal dari tnah permukiman Palestina.
Berdasarkan laporan koresponden Mi’raj Islamic News Agency (MINA) dari surat kabar berbahasa Ibrani bernama Maariv edisi Jumat, resolusi tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Uni Eropa pada awal 2014, yang melarang impor setiap produk yang berasal dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.
Menurut surat kabar tersebut, direktur produksi hewani di Kementerian Pertanian Israel telah menginstruksikan kepada semua pabrik yang menjadi target dari keputusan ini, untuk waspada bahwa dalam satu bulan ke depan, eskpor ke negara- negara Uni Eropa akan berhenti sepenuhnya. Larangan tersebut tidak berlaku pada susu Israel yang diproduksi di daerah dalam garis hijau.
Atas boikot tersebut, Israel mengalami kerugian setidaknya 30 juta dolar AS pertahun. Selain itu, media-media Israel bahkan menyatakan keputusan tersebut kemungkinan akan menjadi keputusan yang mengawali rangkaian lanjutan pelarangan impor seluruh produk Israel yang berasal dari permukiman ilegal di Palestina. Maka dari itulah, para pengusaha yang terlibat harus menekan Pemerintah Israel guna menemukan solusi cepat agar Uni Eropa mencabut keputusan boikot ini.
Seorang pakar ekonomi Israel menyatakan, larangan Uni Eropa itu merupakan yang paling berat sejak diumumkannya boikot dari setiap produk atau jasa yang bersumber dari permukiman ilegal Israel. ''Kemungkinan besar, akan banyak lagi pabrik Israel yang terkena dampak boikot, tinggal menunggu keputusan Uni Eropa selanjutnya,'' katanya .
Menteri Keuangan Israel Yair Lapid mengamini, boikot Uni Eropa akan menyebabkan Israel mengalami kerugian ekonomi yang besar setiap tahunnya. Dikatakannya, total kerugian ekonomi yang dialami mencapai 20 milliar dolar amerika dan 9.980 pekerja akan kehilangan pekerjaannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika