Selasa 19 Aug 2014 18:57 WIB

Pemimpin Kudeta Militer Calon Kuat Perdana Menteri Thailand

Rep: c73/ Red: Joko Sadewo
Panglima Militer Thailand, Prayuth Chan-ocha saat menginspeksi para pasukannya di sebuah barak militer Thailand di pinggiran Bangkok.
Foto: AP Photo/Apichart Weerawong, File
Panglima Militer Thailand, Prayuth Chan-ocha saat menginspeksi para pasukannya di sebuah barak militer Thailand di pinggiran Bangkok.

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Parlemen Thailand yang didominasi militer akan mencalonkan perdana menteri pekan ini. Majelis Legislatif Nasional kemungkinan akan mencalonkan Jenderal Prayuth Chan-ocha.

Prayuth merupakan panglima militer yang memimpin kudeta 22 Mei, setelah Thailand dilanda protes selama berbulan-bulan. Presiden Majelis Legislatif Nasional, Pornpetch Wichitcholchai mengatakan perdana menteri sementara akan ditunjuk pada Kamis mendatang.

"Kami akan mencalonkan perdana menteri pada 21 Agustus. Anggota rapat akan menjadi pihak yang memilih," tuturnya mengacu pada 197 anggota majelis nasional yang  didominasi militer, seperti dilansir dari WorldBulletin, Selasa (19/8).

Menurutnya, anggota Majelis Legislatif Nasional menyepakati Prayuth sebagai kandidat yang tepat. Perdana menteri sementara akan memimpin 35 anggota dalam kabinet, yang kemungkinan akan ditunjuk pada September mendatang.

Pihak militer mengatakan, Thailand membutuhkan kekuatan untuk mencegah pertumpahan darah berlanjut, dan mengembalikan stabilitas negara. Thailand sempat dilanda aksi protes dan kekerasan antara pendukung PM Yingluck Shinawatra yang digulingkan dan pendukung kerajaan yang berbasis di Bangkok. Kekerasan itu berlangsung selama sekitar enam bulan.

Jenderal Prayuth yang merupakan nasionalis, telah membuat perubahan besar sejak ia merebut kekuasaa dari Shinawatra. Ia telah menggariskan peta rekonsiliasi dalam tiga tahap, pembentukan pemerintahan baru dan pemilu berlangsung pada akhir 2015.

Sejak militer berkuasa, berbagai kritik telah berusaha diredam. Militer gencar melakukan kampanye junta dalam menekan perbedaan pendapat publik agar tidak mencuat ke permukaan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement