Kamis 21 Aug 2014 18:20 WIB

Ikatan Dokter Australia Tolak Kewajiban Pasien Bayar Kunjungan Dokter

Red:
abc news
abc news

REPUBLIKA.CO.ID, AUSTRALIA -- Ikatan Dokter Australia mengatakan mereka menolak usulan pemerintah Federal yang akan mewajibkan setiap pasien membayar setiap kali mengunjungi dokter. Mereka beralasan, pada gilirannya dokter akan merugi 5 dolar untuk setiap  kunjungan pasien.

Presiden Asosiasi Medis Australia (AMA), Brian Owler mengatakan mereka sudah menyampaikan usulan alternatif kepada pemerintah tiga pekan lalu namun sampai sekarang belum mendapatkan reaksi apapun. "Kami diminta memberikan usulan atau reaksi atas usulan dari pemerintah Federal, yang akan mempertimbangkan juga dampaknya terhadap mereka yang paling rentan dalam masyarakat kita.  Kami sudah memberikan usulan alternatif sejak tiga minggu lalu," kata Prof Brian Owler, baru-baru ini.

Usulan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Australia, Joe Hockey agar pasien mulai tahun depan harus membayar 7 dolar (Rp 70 ribu) setiap kali mengunjungi dokter, menimbulkan debat luas. Dalam usulan tersebut, juga termasuk menghapus subsidi 5 dolar yang diberikan kepada setiap dokter guna menerima pasien. Selama ini di Australia, dalam sistem yang disebut bulkbilling, pasien tidak harus membayar bila mengunjungi dokter, karena biayanya sudah disubdisi oleh pemerintah.

Para dokter Australia sekarang khawatir bila mereka tidak membebankan biaya 5 dolar tersebut kepada pasien yang dianggap tidak mampu. Mereka akan mengalami kerugian karena tidak lagi disubsidi oleh pemerintah lewat program layanan kesehatan Medicare.

AMA mengatakan mereka prihatin dengan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat seperti manula, mereka yang menderita penyakit kronis, pengangguran, mereka yang tinggal di daerah terpencil dan anak-anak.

Menurut Profesor Owler, penghilangan subsidi 5 dolar dari pemerintah untuk setiap kunjungan pasien adalah hal yang tidak bisa diterima.

"Yang kami inginkan adalah dana yang ada tetap berada di kalangan dokter utama, tidak bisa dipindahkan, apakah itu nantinya akan digunakan untuk penelitian atau tidak," katanya.

"Kita tidak bisa melakukan penelitian di bidang kedokteran di tingkat doktoral di universitas dengan mengorbankan pelayanan kesehatan utama."

Dalam usulannya ketika mengajukan APBN bulan Mei lalu mengatakan pengalihan subsidi ini akan digunakan untuk berbagai penelitian kedokteran oleh universitas dan badan lain.

Usulan ini sekarang masih diperdebatkan di Senat yang merupakan Majelis Tinggi Parlemen Australia.

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement