REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Lebih dari 7,4 juta warga Filipina rentan bergabung dengan kelompok miskin akibat rawan pangan, bencana alam dan guncangan ekonomi, kata laporan terbitan Bank Pembangunan Asia (ADB), Jumat (22/8).
Dalam laporan berjudul "Indikator Kunci untuk Asia dan Pasifik 2014", ADB mengatakan banyak warga Filipina menjadi miskin setelah topan Haiyan, yang mendatangkan malapetaka di negara itu pada November. Laporan ini mengusulkan "garis kemiskinan Asia-spesifik" yang akan mencakup faktor dalam kerawanan pangan dan kerentanan ekonomi.
Pemberi pinjaman yang berbasis di Manila itu mencatat bahwa penggunaan 1,25 dolar AS sehari menjadi ambang kemiskinan saat ini, tidak cukup untuk menangkap tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Garis kemiskinan sebagian besar didasarkan pada data Afrika dan dianggap sudah ketinggalan zaman.
ADB mengatakan, dengan mempertimbangkan kerawanan pangan dan kerentanan ekonomi dalam tindakan kemiskinan akan meningkatkan jumlah orang miskin di Asia menjadi 1,75 miliar saat ini dari estimasi 733 juta pada 2010.
Di Filipina sendiri, ADB mengatakan faktor guncangan alam dan ekonomi dapat menyebabkan 7.450.000 orang menyelinap ke dalam kemiskinan.
Topan Haiyan saja, kata laporan itu, membuat melaju 1,5 juta orang ke dalam kemiskinan. Juga, sekitar empat juta orang terlantar akibat topan tetap pada "berisiko tinggi" menjadi miskin.
Laporan itu mengatakan, krisis keuangan juga memperdalam kemiskinan melalui pengangguran yang lebih tinggi, mengurangi jam kerja dan gaji, kenaikan harga, dan pemotongan belanja publik.
Untuk satu kasus, krisis keuangan Asia 1997-1998 menyebabkan kemiskinan meningkat sebesar 8,9 poin persentase di Indonesia dan sembilan persen di Filipina. Krisis keuangan 2010 juga mengangkat tingkat kemiskinan sebesar 1,2 poin persentase di Bangladesh dan 1,5 poin persentase di Filipina.
ADB mengatakan, ketahanan pangan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan ketersediaan pangan melalui produktivitas yang lebih cepat dan perkembangan teknologi, memperluas keterjangkauan dan akses melalui bantuan pangan yang ditargetkan untuk masyarakat miskin dan peningkatan infrastruktur pertanian.
Untuk mengelola meningkatkan kerentanan, pemerintah dapat berinvestasi dalam risiko-risiko bencana dan pemetaan upaya pengurangan bencana seperti sistem peringatan dini dan diversifikasi mata pencaharian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika