REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Sebelum gencatan senjata jangka panjang diumumkan oleh Mesir, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama dengan para pejabat diplomatik dan keamanan mengadakan rapat pertemuan terkait usulan gencatan senjata Mesir.
Laman Haaretz pada Rabu (27/8) melaporkan, dalam pertempuan tersebut nampak beberapa para pejabat diplomatik dan keamanan Israel menentang kesepakatan tersebut.
Tepatnya pada Selasa, setelah media Arab mulai memberitakan kesepakatan gencatan senjata telah dicapai, Sekretaris Kabinet Avichai Mendelbit dan Penasihat Keamanan Nasional Joseph Cohen membuat panggilan telepon khusus kepada anggota kabiner diplomatik-keamanan yang tengah mengadakan pertemuan dengan Netanyahu.
Dalam panggilan tersebut Menteri Ekonomi Naftali Bennett, Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman, Menteri Keamanan Umum Yitzhak Aharonovitch dan Menteri Komunikasi Gilad Erdan menegaskan bahwa mereka menentang kesepakatan tersebut.
Namun, Mendelbit dan Cohen mengatakan kepada mereka, kesepakatan tersebut tidak dibawa ke voting dan memberitahukan hal ini hanya untuk menginformasikan terkait kesepakatan tersebut. Kantor berita Walla mengabarkan, Naftali Benner telah meminta agar Netanyahu membawa ususlan tersebut ke dalam pemungutan suara kabinet.
Sementara itu, para pemukim Israel berdiam di dekat perbatasan Jalur Gaza merasa skeptis terkait kesepakatan gencatan senjata tersebut. Pasalnya, para pemukim tersebut merasakan langsung ketakutan atas pertempuran yang terus terjadi, seperti serangan roket yang terus menerus diluncurkan oleh para pejuang Gaza.
"Para pemimpin dari kedua pihak mungkin masing-masing akan menyatakan kemenangannya. Sementara itu, orang-orang di setiap sisi sama sekali tidak merasa seperti pemenang," ujar Miri Eisin, seorang mantan kolonel angkatan darat yang menjabat sebagai wakil kepala korps tempur untuk intelijen Israel, seperti dilansir Washington Post, Rabu (27/8).
Giora Eiland, mantan kepala Dewan Keamanan Nasional Israel mengatakan, ia tidak yakin bahwa kesepakatan tersebut adalah gencatan senjata atau sesuatu yang dihormati saja seperti sebelumnya. "Kita harus menunggu dua atau tiga hari kedepan untuk melihat apakah ini cukup stabil. Semua deklarasi sebelumnya tidak terlalu diandalkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika