REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Setelah lima pekan konflik tanpa henti di Jalur Gaza, akhirnya gencatan senjata Israel-Palestina ditandatangani pada 26 Agustus lalu. Gencatan senjata selama satu bulan melegakan warga Gaza, meski masih meninggalkan sejumlah isu penting.
The Economist melaporkan, tercapainya kesepakatan gencatan senjata membawa harapan dan menawarkan sejumlah bantuan bagi sekitar 1,8 juta warga Palestina. Setelah konflik sediktinya merenggut 2.100 jiwa, yang sebagian besar merupakan warga sipil.
Kelompok Hamas juga berjanji menghentikan penembakan roketnya ke Israel. Imbalannya, Israel berjanji akan menghentikan pengeboman. Serta yang paling krusial, Israel berjanji menghapuskan blokade tujuh tahun mereka secara bertahap.
Kedua belah pihak sepakat menjalankan gencatan senjata selama satu bulan. Setelahnya belum ada negosiasi lebih lanjut terkait perluasan atau perpanjangan kesepakatan.
Namun sejumlah isu rumit masih harus diselesaikan. Salah satunya tuntutan Israel untuk demilitarisasi Hamas. Serta negosiasi untuk membuka kembali rute penyeberangan internasional antara Mesir dan Gaza di Rafah.
Israel sejauh ini belum menyetujui Gaza memiliki pelabuhan dan bandara sendiri. Juga belum menyetujui permintaah untuk membebaskan ratusan tahanan Hamas. "Perjanjian yang ada saat ini masih belum jelas dan berumur lebih pendek, dari perjanjian 2012," kata seorang pejabat Israel.
Israel berharap serangan terhadap Gaza akan menghalangi Hamas dan kelompok militan lain, menguji kekuatan mereka melawan Israel. Analis militer menyebut ini sebagai strategi doktrin Dahiya. Sama dengan yang terjadi di Beirut pada 2006. Kala Israel perang melawan Hizbullah, Lebanon.
Namun gencatan senjata Israel-Hizbullah punya struktur yang lebih kuat. Pada tahun yang sama Israel menarik diri dari Lebanon. Sementara Israel hingga kini masih menduduki dan mengendalikan beberapa bagian wilayah Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika