REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Pemerintah Myanmar akhirnya secara resmi mengumumkan hasil dari sensus Maret-April lalu . Namun sebagian kritikus menilai penghitungan sensus pertama sepanjang 30 tahun terakhir tak tepat dan sudah usang.

Alasannya karena sejak awal pemerintah Myanmar sengaja tak mengikut sertakan beberapa etnis termasuk muslim Rohingya. Dikutip dari Reuters, Menteri Imigrasi dan Kependudukan, U Khin Yi, mengatakan, Ahad (31/8) hasil sementara sensus menunjukkan populasi di negeri itu mencapai 51,4 juta orang.

Artinya penghitungan ini lebih rendah 10 juta orang dari yang diperkirakan. Sensus yang didukung pendanaan PBB (UNFPA) telah mengundang kontroversi sejak awal.

Karena penghitungan hanya mengakui sekitar 135 kelompok etnis. Minus 1,2 juta orang dari beberapa etnis di wilayah konflik, seperti Rakhine Utara, Kachin dan Kayin.

Pemerintah sebelumnya, berjanji akan mengikuti keinginan PBB untuk membuat klasifikasi dari beberapa etnis. Khususnya muslim Rohingya yang tinggal di Rakhine Barat dan bisa disebut minoritas paling teraniaya di dunia.

Sayangnya sehari sebelum penghitungan, juru bicara presiden, Ye Htut melarang penggunaan kata Rohingya. Sehingga bagi mereka yang mengaku diri sebagai Rohingya takkan dihitung dalam sensus.

Pemerintah mengidentifikasi Rohingya sebagai Bengali. Seakan-akan menyebut etnis Rohingya sebagai imigran ilegal yang datang dari Bangladesh. Padahal etnis Rohingya telah tinggal selama berabad-abad di negeri itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika