REPUBLIKA.CO.ID,HONG KONG -- Pemerintah Cina memutuskan calon pemimpin Hong Kong harus mendapat persetujuan dari sebuah komisi yang loyal kepada Beijing. Keputusan itu diprotes warganya karena mengekang demokrasi di Hong Kong.
“Warga Hong Kong punya alasan untuk meyakini mereka telah dikhianati,” ujar anggota legislatif pro-demokrasi di Hong Kong Alan Leong. Menurutnya, sudah saatnya rakyat Hong Kong mengambil keputusan sendiri untuk negaranya.
Mengutip The Wall Street Journal, Selasa, (2/9), keputusan tersebut menjadi puncak aksi tegas Cina. Sejak beberapa bulan lalu negara itu memang terus meluncurkan kebijakan untuk menegaskan penguasa di kota bekas koloni Inggris tersebut.
Aktivis pro-demokrasi di Hong Kong pun segera mengecam dekrit Beijing itu. Mereka mengancam akan menggelar kampanye pembangkangan sipil massal jika Hong Kong tak diberi kesempatan mengatur sendiri pada pemilihan umum 2017 mendatang.
Anggota parlemen lain, Lee Cheuk Yan mengatakan, perjuangan demokrasi akan terus berlanjut. Aktivis demokrasi berkumpul di luar kantor utama pemerintah Hong Kong sejak Ahad (31/8) malam lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
