REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Langkah Israel yang akan mencaplok 400 hektar lahan di Tepi Barat Palestina menuai kecaman dari berbagai pihak. Dilansir dari The Guardian, Amerika Serikat pun mengecam langkah Israel dan dinilai dapat menghambat upaya perdamaian.
"Pernyataan ini, seperti pernyataan pendudukan Israel lainnya, rencana pembangunan yang mereka setujui merupakan tindakan yang berlawanan terhadap tujuan Israel untuk mencapai solusi dua negara dengan Palestina. Kami mendesak pemerintahan Israel untuk membatalkan keputusannya," kata pejabat di Washington, Senin (2/9), dilansir dari The Guardian.
Tak hanya itu, AS juga mendesak Israel untuk membatalkan keputusannya. Israel mengaku akan menduduki sekitar 400 hektar di pemukiman blok Etzion di dekat Bethlehem.
Menurut Radio Israel, langkah Israel ini merupakan respon atas penculikan dan pembunuhan tiga pemuda Yahudi di tempat tersebut pada Juni silam. Peristiwa tersebut juga menjadi pemicu serangan Israel ke Gaza yang menewaskan lebih dari dua ribu warga.
Pernyataan Israel ini disampaikan pada ahad oleh pasukan militer Israel. Namun, mereka tak memberikan alasan pencaplokan lahan di Tepi Barat.
Kelompok Peace Now, yang menentang pendudukan Israel di Tepi Barat, mengatakan pencaplokan dilakukan untuk mengubah tempat yang ditinggali oleh 10 keluarga yang dekat dengan sekolah Yahudi agar menjadi pemukiman permanen.
Menurut kelompok anti-pemukiman, langkah Israel ini merupakan yang terbesar dalam 30 tahun terakhir. Pejabat Palestina pun menyebut langkah ini akan memperburuk ketegangan setelah perang Gaza.
Pembangunan di pemukiman utama di tempat tersebut, yang dikenal sebagai Gevaot, telah diperdebatkan oleh Israel sejak 2000. Pada tahun lalu, pemerintah pun meminta dibangunnya seribu rumah di lokasi tersebut.
Seorang walikota Palestina setempat mengatakan warga Palestina tercatat memiliki saluran dan kebun zaitun di lokasi tersebut. Israel pun selama ini mendapat kritikan pedas dari dunia internasional atas tindakan pencaplokan lahan di Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika