REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris David Cameron turut mengecam tindakan Israel yang mencaplok tanah milik Palestina. Ia menyebut langkah Israel ini sebagai tindakan yang tercela.
Israel menyatakan lahan di Tepi Barat, didekat pemukiman Etzion di selatan Bethlehem, sebagai tanah milik negara yang berarti dapat digunakan sebagai perumahan bagi warga Israel. Langkah ini menyusul diputuskannya gencatan senjata permanen mengakhiri konflik Gaza yang telah menewaskan lebih dari 2.100 warga Palestina.
Sementara itu, kelompok Peace Now yang menentang pemukiman Israel, menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghambat pembentukan negara Palestina dan perdamaian permanen. Dilansir dari Daily Mail, Cameron pun menggunakan kata kasar untuk mengecam langkah Israel ini.
Ia mengatakan meskipun Israel memiliki hak membela warga sipil terhadap serangan Hamas, tak berarti ia mendukung semua langkah Israel. "Pencaplokan sekitar seribu hektar lahan di Tepi Barat di dekat Bethlehem benar-benar tercela," katanya.
"Pendudukan merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum internasional dan tak akan berimbas apa pun dalam menciptakan proses perdamaian yang kita inginkan, dan kami mendesak pemerintah Israel untuk membatalkan keputusan ini," tambahnya.
Menteri Luar Negeri Philip Hammond mengatakan langkah Israel ini merupakan keputusan yang tak bijaksana saat gencatan senjata di Gaza dilakukan. Cameron pun menghadapi kecaman atas pernyataannya karena ia selalu mendukung hak Israel menghadapi serangan roket Hamas.
Namun, Cameron sendiri telah lama mengkritisi langkah Israel yang melakukan pendudukan secara ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem timur.
Tak hanya Inggris, Amerika Serikat pun mengecam tindakan Israel dan menyebut langkah Israel bertentangan dengan tujuannya yang ingin mencapai solusi dua negara dengan Palestina.
"Pernyataan ini, seperti pernyataan pendudukan Israel lainnya, rencana pembangunan yang mereka setujui merupakan tindakan yang berlawanan terhadap tujuan Israel untuk mencapai solusi dua negara dengan Palestina. Kami mendesak pemerintahan Israel untuk membatalkan keputusannya," kata pejabat di Washington. Tak hanya itu, AS juga mendesak Israel untuk membatalkan keputusannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika