REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa Rabu menyatakan sangat prihatin dengan berkembangnya pembatasan terhadap pegiat hak asasi manusia di Thailand. PBB menyoroti beberapa kasus pengekangan kebebasan berekspresi di negara yang dipimpin junta itu.

Sejak merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Yingluck Shinawatra pada Mei, militer Thailand membungkam para penentangnya dengan menangkapi para pengunjuk rasa anti-kudeta. Junta Militer yang dipimpin Prayut Chan-o-Cha juga memberangus media dan mereka yang melanggar darurat militer diancam akan diseret ke pengadilan militer.

Badan Hak Asasi Manusia PBB untuk Asia Tenggara (OHCHR) menekankan pada memburuknya lingkungan bagi pembela HAM. Pernyataan ini muncul sehari  setelah para pegiat mengatakan mereka membatalkan diskusi mengenai akses keadilan pasca-kudeta Thailand karena tekanan dari pihak junta.

"(OHCHR) sangat prihatin dengan meningkatnya pembatasan terhadap pembela HAM dalam melaksanakan hak mereka untuk berkumpul dan berekspresi secara damai di Thailand," begitu tutur OHCR, Rabu (3/9). OHCR dalam pernyataan juga mengimbau negara tersebut untuk menghormati kewajiban-kewajiban HAM internasionalnya.

Pada Selasa, para penulis laporan mengenai HAM di Thailand sejak kudeta mengatakan mereka menerima panggilan telepon dari perwira militer. Militer  memperingatkan pegiat HAM untuk membatalkan diskusi mengenai masalah tersebut dengan alasan hal tersebut melanggar larangan berkumpul.

''Pihak berwenang juga mengeluarkan surat dimana mereka "meminta kerja sama kami" untuk membatalkan diskusi itu karena "situasi masih belum normal", kata Pawinee Chumsri dari Pengacara HAM

Thailand yang menggelar acara tersebut bekerja sama dengan Amnesti Internasional Thailand serta Yayasan Lintas Budaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika