REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Lembaga kemanusiaan PBB memperkirakan situasi keamanan yang memburuk di Libya telah mempengaruhi hampir dua juta orang di seluruh negeri itu, kata seorang juru bicara PBB kepada wartawan di Markas PBB, New York, Rabu (3/9).
"Kantor bagi Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OSCHA) menyatakan situasi keamanan yang memburuk telah menyebar dari Bandar Udara Internasional Tripoli dan sekitarnya ke daerah lain di negeri tersebut," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric dalam taklimat harian. "Walaupun informasi kemanusiaan yang tersedia terbatas, sebanyak dua juta orang telah terpengaruh oleh konflik itu."
Juru bicara tersebut menyatakan berbagai lembaga PBB dan mitra nasional sedang menilai kebutuhan kemanusiaan dan telah mengidentifikasi bahan bakar, air, listrik, perlindungan, layanan kebersihan, perawatan kesehatan dan dukungan bagi migra sebagai prioritas utama reaksi tanggap-darurat.
Ia juga mengutip OCHA bahwa "rencana reaksi awal sedang dikembangkan", demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.
"Pemerintah Libya, Masyarakat Bulan Sabit Merah Libya, beberapa organisasi lokal dan internasional sedang berusaha menanggapi kebutuhan kemanusiaan tapi upaya mereka telah terpengaruh oleh kurangnya sumber daya dan akses," kata Dujarric. "Kebanyakan organisasi internasional saat ini beroperasi dari Tunisia."
Libya telah menyaksikan peningkatan drastis kerusuhan sejak kemelut 2011, yang menggulingkan Muammar Gaddafi, dan peralihan politiknya sejak itu telah dinodai oleh pertempuran tanpa akhir antara faksi agama dan sekuler.
Sejak 13 Juli, Tripoli telah menyaksikan bentrokan berdarah antara kelompok agama fanatik dan milisi pro-sekuler. Keduanya berusaha menguasai Bandar Udara Internasional Tripoli.
Konflik itu telah menyebar ke kota besar lain seperti Benghazi, Gharyan dan Zawiya. Pada 23 Agustus, petempur fanatik menyatakan mereka telah menguasai Bandar Udara Internasional Tripoli, salah satu kubu utama bagi milisi pro-sekuler. Sementara itu, di Kota Terbesar kedua, Benghazi, pasukan fanatik telah merebut hampir 80 persen daerah tersebut.
Pada 27 Agustus, Dewan Keamanan PBB mensahkan resolusi mengenai Libya, yang menyerukan "gencatan senjata segera" di negeri itu dan perluasan sanksi hingga meliputi mereka yang terlibat dalam kerusuhan di sana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika