REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia memperingatkan pihaknya akan bereaksi jika Uni Eropa memberlakukan sanksi-sanksi ekonomi baru terhadapnya terkait situasi di Ukraina.
"Sehubungan dengan daftar baru sanksi-sanksi dari Uni Eropa, jika disahkan, tak diragukan akan ada reaksi dari pihak kami," menurut Kementerian Luar Negeri Rusia dalam satu pernyataan, Sabtu (6/9).
Moskow mengkritik Uni Eropa yang merancang sanksi-sanksi lebih keras kendati gencatan senjata disepakati di Minsk, ibu kota Belarusia. Dengan mengumumkan sanksi-sanksi baru yang akan berlaku mulai Senin, kepemimpinan EU "mengirim sinyal dukungan langsung kepada pihak yang berperang di Kiev, yang tak gembira dengan hasil-hasil dalam pertemuan Minsk," kata pernyataan tersebut.
"Daripada mencari cara-cara dengan tergesa-gesa untuk melukai ekonomi dari negara-negaranya sendiri dan Rusia, Uni Eropa kan lebih baik bekerja mendukung kebangkitan ekonomi kawasan Donbass dari timur Ukraina," tambah Kemenlu.
Dari Brussel/Newport, Wales, kantor berita Reuters melaporkan Uni Eropa memberlakukan sejumlah sanksi ekonomi baru bagi Rusia -- termasuk di antaranya pembatasan pinjaman bagi badan usaha milik Moskow seperti perusahaan minyak Rosneft dan anak perusahaan raksasa energi Gazprom-- Jumat (5/9).
Meskipun demikian, Uni Eropa membuka kemungkinan untuk mencabut sanksi-sanksi tersebut jika Moskow bersedia untuk menarik pasukannya dari Ukraina dan mematuhi kesepakatan gencatan senjata.
Selain membatasi pinjaman, Uni Eropa juga membekukan aset milik 24 warga Rusia yang berada di negara anggota sekaligus melarang mereka memasuki wilayah Eropa.
"Para duta besar menyikapi sejumlah sanksi bagi individu dan sejumlah sektor ekonomi Rusia mulai Senin. Rusia harus menaati gencatan senjata jika menginginkan pencabutan sanksi," kata seorang diplomat senior Uni Eropa yang mengikuti perundingan kepada Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
