REPUBLIKA.CO.ID,GLASGOW -- Untuk pertama kalinya pro kemerdekaan Skotlandia dari Inggris unggul pada polling yang digelar the YouGov. Dikutip dari koran Sunday Times Inggris, polling YouGov menunjukkan 51 persen warga Skotlandia memilih "yes" untuk lepas dari Inggris Raya dan 49 persen mengatakan tidak.
Hasil ini cukup mengejutkan kubu pro integrasi Inggris Raya mengingat referendum akan digelar pada 18 September mendatang. Ratu Inggris pun, seperti ditulis Sunday Times, Sabtu (6/9), ikut menyatakan keprihatinannya atas situasi yang berkembang di Skotlandia saat ini terkait referendum.
Ia meminta timnya untuk terus memberikan informasi secara intensif. Pemerintahan David Cameron terus memantau 10 hari menjelang referendum sehingga hasil yang muncul sesuai dengan harapan mereka.
Tim kampanye "Lebih Baik Bersatu" selama ini mendapat dukungan lebih banyak pada polling-polling yang digelar selama kampanye. Kelompok "no" atau tidak lepas dari Inggris ini selalu meraih suara di atas 50 persen pada setiap polling yang digelar.
Menanggapi hasil survei ini, pemimpin kampanye "Lebih Baik Bersama" Alistair Darling mengatakan pihaknya masih melihat celah kemenangan referendum. "Kami menikmati pertempuran ini," kata Darling.
Menurut dia, ini bukan merupakan pertempuran Inggris, tetapi ini pertempuran untuk Skotlandia. "Ini pertarungan untuk anak-anak Skotlandia, generasi mendatang, yang akan kami menangkan," kata Darling.
Kepala Eksekutif Kampanye "Yes" untuk berpisah, Blair Jenkins, mengajak para pendukungnya untuk fokus pada kampanye. Ia mengakui ada polling yang menempatkan kelompok ini jauh tertinggal, tetapi ada juga yang menempatkan mereka unggul.
"Kita harus terus kerja keras hingga 18 September untuk memastikan kemenangan kelompok kita," kata Blair.
Meski merdeka, pemimpin kampanye "yes" Alex Salmond menegaskan Skotlandia tetap akan menggunakan mata uang poundsterling, menjunjung tinggi ratu Inggris, dan berdiri sebagai anggota Uni Eropa. Bedanya, Skotlandia bisa menarik pajak, memiliki militer sendiri, dan independen dalam kebijakan ekonomi dan luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
