REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Pekan ini menandai setahun sejak Pemerintahan Tony Abbott menguasai parlemen Australia. Sejumlah kebijakan yang ia terapkan mempengaruhi hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, dan beberapa yang kontroversial di dalam negeri.
1. Operasi kedaulatan batas negara
Janji untuk menghentikan kapal pembawa imigran gelap adalah kampanye utama Tony Abbott. Ia penuhi janjinya dengan melakukan tindakan bersama Menteri Imigrasi Scott Morrison dengan membuat Operasi Kedaulatan Perbatasan Negara, yang dipimpin Angus Campbell.
11 bulan setelah operasi ini berjalan, pemerintah mengklaim selama tujuh bulan tidak ada perahu ilegal yang berhasil masuk untuk menyelundupkan manusia.
Tetapi di Australia, kebijakan ini pun telah menyulut sejumlah kericuhan, di antaranya yang terjadi di pusat detensi imigrasi yang terletak di Pulau Manus, Papua Nugini. Kericuhan tersebut menyebabkan seorang pencari suaka meninggal. Senat telah meminta pemerintah untuk membawa kembali sejumlah pencari suaka di pulau tersebut ke Australia.
2. Kasus memata-matai Indonesia
Sebuah dokumen yang dirilis oleh Edward Snowden menunjukkan bahwa
Australia telah mencoba untuk menguping pembicaraan para petinggi di Indonesia, termasuk presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di tahun 2009. Selain SBY, ibu Ani Yudhoyono menjadi sasaran mata-mata, juga beberapa pejabat lainnya.
Meskipun upaya ini terjadi di era Perdana Menteri Kevin Rudd, tetapi Abbott menolak untuk meminta maaf atas nama Australia kepada SBY.
Setelah Indonesia memanggil Duta Besarnya untuk pulang ke Indonesia, Abbott mengatakan ia sedikit menyesal, tetapi menurutnya Australia tidak perlu meminta maaf. SBY pernah menyampaikan kekecewaannya soal ini lewat Twitter dengan mengatakan Abbott terlalu menganggap enteng masalah ini.
3. Mengubah aturan soal diskriminasi
Membatalkan artikel 18C dari Undang-Undang Diskriminasi Rasial adalah janji pemilu Abbott saat seorang kolumnis Andrew Bolt dinyatakan bersalah, karena menulis soal orang-orang Aborigin di tahun 2009.
Namun saat Jaksa Agung George Brandis merilis draft perubahan, kebijakan ini menimbulkan keresahan di masyarakat Australia.
Kebijakan ini dianggap akan membiarkan Australia tanpa perlindungan soal masalah ras. Senator Brandis juga pernah mengatakan "setiap orang memiliki hak untuk menjadi fanatik".
4. Memperkenalkan kembali gelar 'Knights' and 'Dames'
Tony Abbott membuat binggung partainya dan membangkitkan kemarahan para pendukung Republik Australia, saat ia mengumumkan akan membawa kembali gelar ksatria atau 'knight' dan 'dames', untuk "mereka yang dianggap sebagai unggulannya Australia". Padahal sudah hampir tiga dekade, pemerintah di bawah kepemimpinan Hawke dari Partai Buruh menghapuskan gelar tersebut. Mentor Abbott, yang juga mantan Perdana Menteri John Howard, mempertanyakan manfaat keputusan tersebut. Ia mengatakan tidak akan menerima gelar ksatria jika ditawarkan.
5. Pemangkasan anggaran belanja negara
Setelah berkampanye soal penghamburan dan berjanji untuk memperketat pengeluaran negara, Koalisi akhirnya mengeluarkan anggaran belanja pertamanya, yang disebut sebagai 'sebuah upaya yang harus dilakukan' dengan meminta semua warga Australia untuk mengencangkan ikat pinggang mereka. Sebagai dampak dari pengiritan anggaran ini,
sejumlah pelayanan kesejahteraan, seperti di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi yang paling terkena dampaknya. Miliaran dolar Australia juga dipangkas dari bantuan luar negeri, di samping
pemotongan tunjangan keluarga dan retribusi bagi mereka yang berpenghasilan tinggi.
Alasan pemerintah adalah untuk membawa anggaran kembali surplus dalam lima tahun ke depan.
6. Menghapuskan pajak pertambangan
Pemerintahan Abbott sepertinya tidak mau melanggar janji kampanyenya, yakni menghapus pajak pertambangan, seperti yang baru dilakukannya awal September lalu. Undang-undang disahkan Senat atau Majelis Tinggi dengan dukungan dari sejumlah senator dari Partai Palmer United, serta senator RIcky Muir dari Partai Pencinta Motor, David Leyonhjelm dari Partai Liberal Demokrat.
Kebijakan ini menunjukkan kemampuan Pemerintah dalam bernegosiasi dengan para anggota senat yang terpecah.
Disclaimer:
Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Ikuti Whatsapp Channel Republika