Selasa 16 Sep 2014 23:42 WIB

Keamanan Rusia Tutup Kantor Tatar Krimea

Tatar Krimea
Foto: onislam.net
Tatar Krimea

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sejumlah pria bersenjata dan bertopeng menutup kantor utama komunitas Tatar Krimea di kawasan itu sementara para petugas keamanan menggeledahnya Selasa, kata seorang anggota minoritas etnis itu yang menentang pencaplokan Rusia, kepada kantor berita Reuters.

Rusia menguasai Krimea dari Ukraina dan mencaploknya pada Maret walaupun komunitas Tatar menentangnya. Komunitas Tatar berjumlah 300.000 orang dari 2 juta penduduk di semenanjung Laut Hitam itu dan berada di bawah tekanan supaya bersekutu dengan penguasa baru.

"Saya datang untuk bekerja sekitar pukul 9.30 tetapi kantor ditutup oleh orang-orang bersenjata," kata Dilyaver Akiev, kepala sekretariat majelis itu, melalui telepon.

"Mereka melarang siapapun masuk atau keluar, mereka disertai oleh polisi reguler dan FSB (Dinas Keamanan Federal) melakukan penggeledahan di dalam," kata dia dari Simferopol, ibu kota provinsi Krimea.

Gambar yang ditayangkan dari tempat itu menunjukkan beberapa pria bersenjata mengenakan penutup muka dan kepala berwarna hitam mengawal tempat itu. FSB, pengganti KGB di era Uni Soviet, menolak untuk berkomentar.

Tatar Krimea sangat tidak percaya dengan Moskow setelah deportasi massal nenek moyang mereka ke Asia Tengah pada 1944 di bawah pemimpin Soviet Josef Stalin.

Kepemimpinan komunitas itu memerintahkan boikot pemungutan suara di Krimea yang menunjukkan mayoritas warganya mendukung bergabung dengan Rusia. Komunitas Tatar menyerukan otonomi dan mengelak mengikuti pemilihan-pemilihan regional setelah pencaplokan tersebut.

Sedikitnya dua pemimpin senior Tatar Krimea sekarang tinggal di luar kawasan itu dan menuduh Rusia tidak mengizinkan mereka kembali.

"Kebijakan untuk melakukan tekanan atas kami, atas Majlis dan komunitas, terus berlanjut dan berkembang dengan menggunakan kekuatan," kata Akiev. "Itu adalah untuk memaksa kami menyesuaikan diri dengan penguasa baru, khususnya sekarang setelah pemilihan.

"Tetapi kami tidak melanggar undang-undang, tak ada dasar bagi penggeledahan," kata dia.

Dewan Komisaris Hak Asasi manusia Eropa Nils Muiznieks mengatakan tekanan-tekanan telah meningkat atas Tatar sejak pencaplokan Krimea, termasuk razia atas usaha dan sekolah-sekolah mereka.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada April menandatangani satui perjanjian merehabilitasi mereka bersama dengan minoritas-minoritas etnis lain yang menderita di bawah Stalin.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement