REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Bank Dunia menyatakan konflik yang terjadi di Jalur Gaza mengakibatkan kondisi perekonomian Palestina semakin tertekan dan memperburuk antara lain karena menurunnya penghasilan per kapita pada 2013.
"Tanpa adanya tindakan segera dari Otoritas Palestina, lembaga donor, dan Israel untuk merevitalisasi ekonomi dan memperbaiki iklim bisnis, maka akan menjadi bahaya nyata," kata Direktur Negara Bank Dunia untuk Tepi Barat dan Gaza Steen Lau Jorgensen dalam rilisnya, Rabu (17/9).
Menurut Jorgensen, seperenam warga Palestina di Tepi Barat dan hampir separuh warga di Gaza menjadi pengangguran karena konflik terbaru.
Laporan Pengawasan Ekonomi Palestina yang mengkaji ekonomi Palestina serta menganalisis dampak masa depan bila tren saat ini berlanjut adalah merekonmendasikan aksi remedial baik dari Otoritas Palestina, pemerintah Israel, dan donor internasional.
Laporan tersebut disiapkan Bank Dunia sebanyak dua kali dalam setahun untuk menginformasikan forum donor bagi Otoritas Palestina (AHLC) yang dijadwalkan akan bertemu di New York pada 22 September.
Bank Dunia menyatakan memburuknya ekonomi Palestina berlanjut pada 2014 khususnya di Gaza. Selain itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan yang melebihi 8 persen antara 2007-2011 diperkirakan menurun menjadi 1,9 persen pada 2013, dan mencapai minus 1 persen pada kuartal pertama 2014.
Sekitar seperempat populasi Palestina juga hidup dalam kemiskinan, dengan tingkat kemiskinan di Gaza dua kali lebih tinggi dari di Tepi Gaza, dan bisnis Palestina terbelunggu restriksi pergerakan arus barang/manusia.
Laporan itu juga menyatakan penting bagi donor untuk meningkatkan anggaran guna mempertahankan posisi fiskal Otoritas Palestina, serta penting bagi pemerintah Israel untuk mengizinkan arus pergerakan barang dan jasa dalam wilayah Palestina.
Lebih lanjut, penting pula bagi Otoritas Palestian untuk bersatu dan memperkuat tata kelola pemerintahan sepanjang Tepi Barat dan Gaza.
Sebelumnya, Bank Dunia menyatakan sektor swasta merupakan kunci utama yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Palestina, namun hal itu terhambat konflik dan ketidakstabilan politik.
"Sektor swasta yang aktif dibutuhkan untuk memenuhi kemajuan ekonomi dan sosial di wilayah Palestina yang sudah dilanda pendapatan yang menurun dan pengangguran yang meningkat," kata Steen Jorgensen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika