REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Parlemen Ukraina Selasa meratifikasi pakta bersejarah dengan Uni Eropa dan mengesahkan undang-undang yang memberikan wewenang kepada wilayah timur untuk memimpin daerahnya sendiri.

Ratifikasi dan pengesahan undang-undang itu dihasilkan melalui pemungutan suara penting yang akan menentukan masa depan negara pecahan Soviet tersebut.

Namun, Rusia menyiratkan pihaknya tidak berniat mundur dari ketegangan paling serius yang terjadi antara Timur dan Barat sejak Perang Dingin. Rusia mengumumkan rencana untuk meningkatkan keberadaan pasukannya di Krimea yang dicaploknya.

Parlemen Eropa dan Ukraina sama-sama melangsungkan pemungutan suara untuk memberikan persetujuan soal perjanjian perhimpunan politik dan ekonomi, yang penolakannya oleh pemerintahan sebelumnya telah memicu krisis terburuk di Ukraina sejak kemerdekaan pada 1991.

Parlemen di Kiev juga menyetujui pemberian wewenang bagi adanya pemerintahan sendiri di wilayah-wilayah timur yang saat ini berada di bawah kendali para pemberontak pro-Rusia.

Parlemen juga setuju untuk memberikan pengampunan bagi para pejuang berdasarkan rencana perdamaian yang dibuat 11 hari lalu dalam upaya menghentikan konflik yang telah berlangsung selama lima bulan.

Para pemimpin pemberontak bereaksi secara hati-hati terhadap langkah-langkah Kiev tersebut, kendati mereka bersikeras bahwa mereka tidak menginginkan apapun selain kemerdekaan penuh.

Poroshenko mengatakan pengesahan kesepakatan dengan Uni Eropa setebal 1.200 halaman itu merupakan langkah pertama Ukraina menuju keanggotaan Uni Eropa, yang saat ini terdiri dari 28 negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika