REPUBLIKA.CO.ID, FIJI -- Pihak berwenang di Fiji mengatakan mereka tidak melihat adanya bukti kecurangan yang terjadi dari proses pemilihan umum yang berlangsung Rabu (17/9) lalu. Sebuah koalisi lima partai hari Kamis mengatakan bahwa banyak terjadi kecurangan.

Namun Menteri Urusan Pemilihan Umum Fiji Aiyaz Sayed-Khaiyum dalam wawancara dengan program Pacifia Beat Radio Australia membantah adanya kecurangan yang terjadi. "Menarik bahwa laporan adanya kecurangan baru muncul kemarin sore setelah terlihat pertanda jelas bawha Fiji First, partai yang dipimpin oleh Bainimarama mencapai kemenangan besar." kata Sayed-Khaiyum baru-baru ini.

Sayed-Khaiyum mengatakan partai peserta pemilu sudah memiliki kesempatan untuk menyampaikan laporan kecurangan segera setelah mereka mengetahuinya. "Mereka tidak melakukan hal tersebut. Namun setelah 24, 36 jam, mereka mengeluarkan pernyataan adanya kecurangan setelah hasilnya terlihat jelas."

Partai-partai oposisi melaporkan adanya berbagai kecurangan seperti kotak suara yang dipindahkan secara ilegal, dan kertas suara yang sudah diisi. "Kami meminta agar masalah ini ditangani, penjelasan yang memuaskan diberikan, bila tidak maka ini tidak disebut sebagai pemilu yang bebas dan fair." kata pemimpin Partai Buruh Fiji Mahendra Chaudhry.

"Kami tidak melihat ini sebagai pemilu yang bebas dan adil."

Pernyataan ini terasa aneh karena 92 pemantau pemilu asing yang sebelumnya sudah mengatakan bahwa pemilihan umum yang baru diselenggarakan kembali dalam delapan tahun terakhir, pada umumnya mewakili kehendak para pemilih.

Tim Pengamat Multinasional sudah mengeluarkan laporan awal, dan ketua timnya asal Australia Peter Reith mengatakan suasana umumya tenang dan tidak ada intimidasi.

Perdana Menteri Sementara Frank Bainimarama, yang sebelumnya melakukan kudeta untuk memerintah Fiji, sekarang mendapatkan hampir 60 persen suara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika