REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Parlemen terpilih Libya menyetujui kabinet baru yang diusulkan oleh Perdana Menteri Abdullah al-Thinni, Senin (22/9).

Juru bicara Dewan Legislatif Faraj Hashem mengatakan dewan menyetujui daftar kabinet kedua setelah pekan lalu menolaknya. Usulan kabinet yang pertama terdiri dari 16 anggota dan dianggap terlalu banyak.

Sedangkan kabinet yang baru hanya terdiri dari 13 menteri dan tidak ada menteri perminyakan. Sektor minyak yang vital akan dijalankan oleh perusahaan nasional National Oil Corp (NOC).

Mantan prajurit Thinni telah menjabat sebagai perdana menteri sejak Maret, namun dia mundur setelah pemilihan umum Juni lalu. Anggota dewan legislatif lantas memintanya kembali untuk membentuk pemerintah baru.

Sejauh ini Thinni gagal menegakkan hukum di Libya. Pemerintahannya kehilangan kendali atas ibukota Tripoli setelah kelompok bersenjata dari Misrata mengambilnya bulan lalu. Hal ini memaksa parelemen terpilih dan pemerintah pindah ke kota Tobruk di timur.

Kelompok Misrata kemudian membentuk parlemen dan pemerintah tandingan yang tidak diakui oleh komunitas internasional. Barat khawatir Libya jatuh dalam perang sipil.

Pemerintah Libya tidak mampu mengendalikan kelompok bersenjata yang dulunya membantu menggulingkan Muammar Qaddafi pada 2011.

Ikuti Whatsapp Channel Republika