REPUBLIKA.CO.ID, HONGKONG-- Kepala eksekutif Hongkong Leung Chun-ying akan membiarkan demonstran prodemokrasi menguasai sebagian besar wilayah kota. Dia bahkan tidak keberatan jika aksi itu dilakukan selama beberapa pekan. Leung hanya akan mengintervensi jika terjadi penjarahan atau kekerasan.
"Kecuali situasi menjadi kacau, kami tidak akan mengirim polisi antihuru-hara. Kami harap itu tidak terjadi. Kami akan menanganinya secara damai, bahkan jika berlangsung selama beberapa pekan atau bulan," ujar seorang sumber yang dekat dengan Leung, Kamis (2/10).
Situasi di jalanan pada Kamis tenang. Polisi menjaga jarak dengan pengunjuk rasa. Pendemo menginginkan Leung mundur dan menuntut demokrasi penuh kepada Cina. Namun, Leung menolak mundur. Aksi massa yang disebut "Occupy Central" tersebut menjadi tantangan politik terbesar Cina sejak demonstrasi mahasiswa di Lapangan Tiananmen pada 1989.
Sekitar 100 pengunjuk rasa memblokade jalan utama menuju kantor Leung di kawasan bisnis Central. Mereka meneriakkan kalimat yang meminta Leung mundur. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengamati protes yang terjadi di Hongkong dan mengimbau dilakukan solusi damai.
"Amerika Serikat dengan konsisten mendukung sistem terbuka yang penting bagi stabilitas dan kesejahteraan Hongkong, hak pilih universal dan aspirasi rakyat Hongkong," ujar Gedung Putih dalam pernyataan resminya.
Sebelum bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Wang mengingatkan tidak ada negara yang boleh ikut campur urusan dalam negeri Cina. Namun, warga diliputi pertanyaan kapan aksi pendudukan tersebut berakhir. Moses Ng (26 tahun) mengatakan aksi itu tidak bisa dilakukan selama dua pekan. Massa harus memikirkan cara lain.
Sedangkan seorang siswa sekolah menengah Wong Chi Min (17 tahun) tetap bersikukuh akan terus melakukan aksi pendudukan kawasan bisnis. "Orang-orang berdatangan setiap hari. Kami akan menunggu CY (Leung) mundur sehingga kami bisa memilih pemimpin kami sendiri. Jika tidak (mundur), kami akan terus menunggu di sini," kata dia.
Hong Kong Federation of Students meminta massa mengepung lebih banyak gedung pemerintah, kecuali otoritas memenuhi tuntutan mereka. Cina menyatakan aksi unjuk rasa tersebut ilegal. Aksi serupa telah menyebar ke Macau dan Taiwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika