REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Berjarak beberapa meter dari tempat ribuan pendukung pro-demokrasi menduduki jantung distrik keuangan Hong Kong, berdiri sebuah bangunan abu-abu yang dikelilingi tembok tinggi. Ini merupakan markas pasukan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), angkatan bersenjata Cina.
Dilansir dari CNN, di depan gerbang utamanya, yang dikenal sebagai barak Prince of Wales, terlihat penjaga bersenjata dengan seragam tempur hijau. Penjaga berdiri bagai patung, dengan ekspresi pasif selama 24 jam sehari dalam tujuh hari (sepekan).
Tapi meski faktanya Hong Kong bagian wilayah Cina, tentara PLA mematuhi undang-undang lokal Hong Kong. Singkatnya, mereka memiliki profil rendah hati. Tentara PLA tak pernah keluar ke jalan-jalan kota. Sesekali mereka berinteraksi dengan penduduk setempat.
Sementara itu, tak ada yang mengira ini akan terjadi, kemungkinan intervensi 6.000 pasukan PLA yang akan dikerahkan untuk menghadapi demonstran. Bagi beberapa pengunjuk rasa, masih segar diingatan, peristiwa penumpasan brutal demonstran mahasiswa di Lapangan Tiananmen Beijing pada 1989.
PLA hadir kembali ke Hong Kong pada 1 Juli 1997. Saat itu Inggris secara resmi menyerahkan kembali kontrol atas wilayah Hong Kong, yang telah dikendalikan Inggris sejak 1841. Meskipun hujan deras kala itu, konvoi truk militer hijau dipenuhi tentara mencengkram senapan mereka.
Warga menyambut lahirnya Daerah Administratif Khusus Hong Kong yang baru, dengan melambaikan bendera bergambar kelopak bungan bauhinia putih dengan latar belakang merah. Mereka menuju Hong Kong Island yang merupakan basis baru mereka, yang sebelumnya dikuasai oleh detasemen militer Inggris dan sekarang oleh Cina.
Barak yang berada di pusat distrik keuangan Hong Kong tersebut merupakan markas PLA. Tapi banyak juga personel unit khusus seperti Angkatan Laut atau Udara, yang ditempatkan di fasilitas yang lebih kecil di seluruh wilayah. Sementara jumlah pasukan tetap konstan.
Menurut dewan legislatif kota, rotasi PLA pertama dilakukan pada 1998. Sejak itu, 12 rotasi telah dilakukan.
Di bawah undang-undang baru yang diberlakukan 1 Juli 1997, PLA bertanggung jawab untuk pertahanan dan menjaga kedaulatan, kesatuan dan keutuhan wilayah Negara dan keamanan Hong Kong.
Sementara Pasal 14 Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa tentara PLA tak akan mencampuri urusan lokal Hong Kong. Pemerintah Hong Kong mungkin, bila perlu, dapat meminta bantuan tentara PLA melalui Pemerintah Pusat Beijing dalam pemeliharaan ketertiban umum dan bantuan bencana.
tentara PLA harus melaksanakan tugasnya sesuai kententuan hukum nasional, yang Pemerintah Pusat memutuskan untuk diterapkan di Hong Kong. PLA dapat dikerahkan dengan alasan gejolak dalam Hong Kong yang membahayakan persatuan atau keamanan nasional dan di luar kendali pemerintah. Atau saat Hong Kong mengumumkan keadaan darurat.
Namun kini Beijing tengah berhati-hati terkait situasi Hong Kong saat ini. Sejak 1997, kehadiran militer Cina di Hong Kong, pemerintah Cina sangat sedikit terbuka tentang pasukannya itu. Hanya beberapa pengecualian, saat PLA mengundang warga melihat ke dalam baraknya.
Tapi dalam beberapa bulan terakhir, PLA mulai menunjukkan profil lebih tinggi. Terutama dengan kunjungan rutin kapal perang ke Pelabuhan Victoria. Selain itu kehadiran kendaraan lapis baja juga menimbulkan spekulasi, apakah ini merupakan taktik yang sengaja dilakukan Beijing supaya kehadiran PLA 'terasa'.
Ikuti Whatsapp Channel Republika