REPUBLIKA.CO.ID,BANGKOK--Polisi lalu lintas Thailand akan menerima ganjaran berupa uang jika menolak suap. Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerintahnya memerangi budaya korupsi, yang tertanam kuat di kalangan kepolisian.
"Insentif uang ini akan mendorong petugas untuk mengawasi pelanggar lalu lintas yang mencoba menyuap," kata wakil kepala polisi Metropolitan, Mayjen Pol. Adul Narongsak pada AFP, Kamis (9/10).
Bukan sekadar wacana belaka, dua petugas polisi baru-baru ini diganjar 10 ribu baht karena menolak suap senilai 3 dolar AS. Gaji polisi Thailand minimal sekitar 6.000 baht per bulan, menurut data pada 2013, sedikit di bawah rata-rata nasional.
Bagi pengemudi motor di Bangkok dengan kekusutan lalu lintas terparah di dunia, bukanlah hal luar biasa menyelipkan selembar atau dua lembar uang untuk polisi yang menghentikan mereka karena kesalahan lalu lintas kecil.
Namun para pengendara itu akan segera tahu bahwa tawaran mereka nantinya ditolak. "Kami ingin mengganti persepsi dan praktik serta menghadiahi mereka yang menunjukkan bahwa mereka bersih," kata Adul.
Dan bagi polisi yang mungkin masih tergoda oleh penyuapan? "Kami mendorong warga untuk mengambil foto sebagai bukti," kata Adul.
Kondisi ini tercipta setelah militer Thailand mengambil alih kekuasaan pada Mei lalu PM Yingluck Shinawatra. Sejak saat itu, pemerintahan militer melancarkan kampanye untuk membersihkan citra Thailand sebagai surga kejahatan moral.
Junta sudah melarang komplotan taksi di bandara, menyasar pengguna narkoba dengan memerintahkan peningkatan pemeriksaan polisi, dan berjanji mengurangi kebiasaan buruk di kalangan biarawan Buddha untuk menjaga citra agama di negara berpenduduk mayoritas Buddha tersebut.
Pihak junta bersiap untuk merestrukturisasi kepolisian dan membersihkannya dari budaya korupsi, yang merupakan salah satu tuntutan utama pengunjuk rasa yang memicu tergulingnya Yingluck.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
