REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pemerintah persatuan Palestina mengadakan pertemuan pertamanya di Gaza. Ini merupakan sidang pertama sejak 2007, ketika terjadi konfrontasi bersenjata dan memburuknya hubungan Fatah dan Hamas.

Pertemuan pada Kamis (9/10), dihadiri para menteri yang berbasis di Gaza. Setelah sebelumnya Israel memblokir perjalanan mereka ke Tepi Barat untuk dilantik.

"Ini adalah permerintah bagi seluruh Palestina, karena itu saya menuntut semua faksi mendukung pemerintah dalam membangun kembali Gaza dan memulihkan kehidupan normal," kata Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah selama pertemuan.

Mantan Perdana Menteri dan salah satu pemimpin Hamas, Ismail Haniya, terus mendesak Fatah menindaklanjuti janji rekonsiliasi mereka. Ia menekankan agar rokonsiliasi dapat berhasil dalam segala bentuknya.

"Pertemuan ini memperkuat persatuan Palestina dan akhir perpecahan selama bertahun-tahun yang merugikan bangsa dan politik," kata Haniya.

Aljazirah dari Gaza melaporkan, pertemuan tatap muka sangat penting bagi pemerintahan baru untuk menunjukkan sebuah front persatuan.

Sebelumnya pemerintah persatuan telah disepakati empat bulan lalu. Pemerintah ini dibentuk untuk menggantikan pemerintah saingan di wilayah terpisah.

Pihak Palestina sepakat bulan lalu, pemerintah persatuan akan bertanggung jawab langsung atas Gaza. Sebelum ditetapkannya konferensi bantuan internasional untuk Gaza, 12 Oktober di Kairo.

Palestina sebelumnya meminta bantuan lebih dari empat miliar dolar untuk membangun kembali infrastruktur Gaza. Mereka juga meminta bantuan kemanusiaan untuk wilayah pantai yang diblokade Israel, tempat tersebut merupakan salah satu daerah paling padat penduduknya di dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika